Banda Aceh | Lintas Gayo : Mahasiswa pertanyakan anggaran pendidikan yang tidak rasional dan menilai adanya diskriminasi yang dilakoni Pemerintah Aceh dengan hanya mengalokasikan dana untuk beberapa daerah saja di Aceh.
Pernyataan init diungkapkan tokoh mahasiswa Universitas Gajah Putih Takengon Aceh Tengah, Aramiko Aritonang saat berdiskusi langsung dengan anggota komisi E yang membidangi pendidikan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), M. Sidik Fahmi, SH, MH, Senin (2/5) di kampus Unsyiah Banda Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Aramiko menanyakan tentang pemberian dana hibah oleh Pemerintah Aceh yang di nilai diskriminasi. “Ada salah satu kampus di Aceh yang sama statusnya dengan Gajah Putih yang mendapatkan dana hibab yang cukup besar dari Pemerintah Aceh. Kenapa Universitas Gajah Putih yang sudah lama berdiri tidak mendapatkan dana dengan besar yang berimbang. Kebijakan ini sangat diskriminatif,’’ kata Aramiko.
Menanggapi hal tersebut, M. Sidik langsung menanggapi dengan mengatakan seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang seharusnya mengajukan langsung kepada Pemerintah Aceh. “Anggaran tersebut sebenarnya ada. Tapi mahasiswa tidak tau. Seharusnya mahasiswa bisa langsung mempertanyakan itu kepada Pemerintah setempat,’’ kata M.Sidik Fahmi bernada kritik terhadap para mahasiswa yang hadir dalam diskusi tersebut.
Selanjutnya dikatakan M. Sidik, dalam proses penganggaran sudah sesuai dengan apa yang di ajukan eksekutif dengan jumlah yang cukup besar. “Ini lah yang perlu kita kawal bersama mahasiswa,” himbau M Sidik.
Saat wartawan menyakan perkembangan proses penegerian Universitas Gajah Putih, M Sidik menyatakan kesiapan pihaknya membantu memfasilitasi ke pusat.
“Proses penegerian itu tidak mudah. Banyak hal yang harus dilengkapi dan kita dari komisi E siap memfasilitasi hal tersebut,” janji M Sidik mengakhiri keterangannya. (Miko)
sekarang Komisi E DPRA mau memfasilitasi penegerian UGP dalam bentuk apa? tolong konkrit lah. apa dalam bentuk penyediaan uang bagi pembebasan lahan UGP?, bantuan biaya perjalanan Tim penegerian UGP dalam menyiapkan berbai kelengkapan dokumen penegerian? atau apa? jangan-jangan, justru hanya membantu memfasilitasi Komisi E DPRA agar ada alasan untuk jalan-jalan ke Jakarta atas nama penegerian UGP. sedangkan memfasilitasi bantuan dana operasional untuk UGP di APBA 2010 saja gagal, dimana ada satu universitas lain yang dapat bantuan sangat besar dari APBA sedangkan UGP tidak? hehehe
Pemerintahan Aceh Tengah (eksekutif maupun legsilatif) bukan hanya siap, tapi wajib berusaha untuk penegerian UGP……