Banda Aceh | Lintas Gayo – Dalam beberapa bulan lagi Pemerintah SBY sudah habis masa jabatannya sebagai Presiden RI dan di gantikan dengan Pemerintahan yang baru yang akan di pimpin oleh Jokowi – Yusuf Kalla. Namun di waktu Pemerintahan SBY UUPA tidak terealisasi dengan baik malahan bisa kita katakan tidak ada yang istimewa yang di berikan SBY kepada masyarakat Aceh dan Pemerintah SBY juga terkesan akan melupakan semua turunan UUPA yang pernah di janjikan 9 tahun yang lalu.
Namun Masyarakat Aceh masih mengharapkan janji yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui perjanjian MoU Helsingki pada saat Pemerintah Indonesia di Pimpin oleh Bapak SBY – Yusuf Kalla dan sampai juga di pimpin ke dua kalinya oleh Bapak SBY dengan bapak Budiono. Pemerintah pusat janji tingal janji, UUPA tidak pernah di realisasikan sampai akhir masa ke pemimpinan bapak SBY berakhir.
Sebentar lagi Indonesia mempunyai Presiden Baru dengan hasil keputusan MK yang menetapkan Jokowi – Yusuf Kalla sebagai Presiden dan wakil Presiden, pasangan ini di usung oleh partai-partai politik, yaitu, PDI, NASDEM, PKB dan Hanura. Apakah Pemerintahan baru nanti bisa menyelesaikan persoalan Aceh? Apakah Jokowi-Yusuf kallah mampu atau mau menyelesaikan semua turunan UUPA yang pernah di janjikan oleh Pemimpin Indonesia terdahulu?.
Kita semua tahu dan Masyarakat Aceh ataupu Masyarakat Indonesia tahu bahwa PDI dulu pernah menyatakan menolak UUPA hasil perjanjian MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan kepemimpinan Jokowi-Kallah apakah mereka mampu menyelesaikan turunan UUPA ataukah mereka akan menghapus UUPA?. Hal ini yang sangat kita takutkan sebagai Masyarakat Aceh.
Dalam beberapa hari yang lalu Karimun Usman selaku ketua DPW PDI-Perjuangan Aceh meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Pemerintah Aceh tidak membebani pemerintahan baru duet Jokowi-JK dengan turunan UU Pemerintah Aceh (UUPA). Turunan undang-undang tersebut dinilai menjadi tanggungjawab pemerintahan SBY. Sehingga, SBY didesak untuk menandatangani seluruh turunan UU itu, penyataan Karimun Usman ini di muat dibeberapa media oline lokal Aceh.
Penyataan seperti ini sangat kita sayangkan, karna dapat membangkitkan kemarahan Masyarakat Aceh dan ini akan menjadi bom waktu bagi Pemerintahan Pusat di bawah kepemimpinan Jokowi-Jk. Yusuf Kalla yang pernah di bangga-banggakan oleh beberapa tokoh di Aceh dengan alasan Yusuf kalla dapat menyelesaikan persoalan Aceh yaitu Turunan UUPA namun saya pikir Yusuf Kalla akan tidak mampu dan tidak akan menyelesaikan UUPA di Aceh karna PDI sendiri tidak setuju dengan semua turunan UUPA, lebih-lebih kaki tangan PDI yang ada di Aceh sudah menyatakan bahwa UUPA jangan di bebankan kepada pasangan JW-JK.
Dengan demikian saat nya rakyat Aceh dan Pemerintah Aceh jangan sampai di tipu kembali oleh Pemerintah Pusat dengan janji-janji manis mereka, Pemerintah Aceh di bawah kendali Gubernur Doto Zainai Abdullah selaku Tim pemenangan JW-JK di Aceh harus bisa dan harus mampu merealisasikan janji-janji Yusuf Kalla di saat kampanye di Aceh. Kalau hal ini tidak mampu di lakukan oleh Gubernur Aceh, maka Rakyat Aceh akan merasa di tipu kembali oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah sendiri.
Muzakir Reza Pahlevi
Ketua : Persatuan Persaudaraan Pedagang Pasar Aceh (P4A)
Koordinator : Aliansi Masyarakat Aceh Perduli Keadilan (AMAPK)
