Takengen| Lintas Gayo – Apa yang akan dilakukan pejabat publik, bila rakyat meminta data, namun pihaknya tidak mau memberikan atau tidak memiliki data? Rakyat yang membutuhkan informasi publik berhak menuntut sang pejabat bila data yang dimintanya tidak diberikan.
Untuk itu, Kabupaten Aceh Tengah mempersiapkan diri menyiapkan data yang dibutuhkan publik. Bagaimana pengelolaan, pendokumentasian dan penyimpanan data menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam administrasi, apalagi administrasi pemerintah.
Hal itu dikatakan Drs. Khairul Asmara Wakil Bupati Aceh Tengah, ketika membukan Worshop Pembahasan SOP Layanan Informasi Publik dan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, di Hotel Bunda, (15/10/2014).
Menurut Erol, panggilan akrab wabup, data merupakan sebuah dokumen yang berisi informasi berbagai hal sesuai dengan maksud dan tujuannya. Di era globalisasi sekarang ini informasi menjadi penting bagi semua orang.
Untuk penyediaan informasi yang cepat, tepat dan mudah, diperlukan pengelolaan data yang baik, sehingga informasi yang diinginkan baik untuk kebutuhan internal organisasi maupun pihak eksternal yang memerlukan, dapat dengan mudah disediakan.
Untuk itu diharapkan kepada seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diharapkan dapat bekerja dengan baik dalam mendokumentasikan dan menyimpan data untuk kepentingan layanan informasi.
Workshop yang dilaksanakan Dishubkominfo Aceh Tengah, 14 dan 15 Oktober ini, diikuti 54 orang peserta; Sekretaris Dinas/Kantor/Badan serta Kecamatan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada satuan kerja perangkat kabupaten Aceh Tengah.
Untuk mendukung pelaksanaan workshop ini, Dishubkominfo, Aceh Tengah bekerjasama dengan Program KINERJA-USAID yang menghadirkan narasumber dan fasilitator. Bersambung. (LG 011).
