by

Bardan Sahidi Kesalkan Aceh Tengah Tak Dapat Dana Penanggulangan Bencana

Takengen | Lintas Gayo – Anggota DPRA asal daerah pemilihan Aceh Tengah dan Bener Meriah, Bardan Sahidi merasa kesal lantaran Kabupaten Aceh Tengah tidak masuk daftar penerima dana penanggulangan bencana yang diplot dari pemerintah pusat.

Melalui pesan singkat (SMS) yang disebarkan dari nomor pribadinya pada hari Kamis, 4 Desember 2014, Bardan mengawali keluhannya dengan kondisi terkini kabupaten Aceh Tengah yang menurutnya rawan bencana.

Banner

“Kabupaten Aceh Tengah tedapat 5 Titik kawasan yang terimbas bencana banjir dan tanah longsor, menyusul kunjungan kerja bapak Wakil Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf ke Kabupaten Aceh Tengah, yang turut kami dampingi bersama Kepala BPBA, Kadis Pengairan, Kadis Cipta Karya, Kadis Bina Marga dan kepala Bappeda Aceh, 12 November silam”, ujar Bardan.

Secara panjang lebar kader PKS ini menyebutkan sejumlah titik daerah rawan bencana yang membutuhkan perhatian dan penanganan segera.

“Berikut ini kami sampaikan sebagai ingatan bersama bahwa tedapat 5 titik daerah bencana alam untuk segera direhabilitasi dan rekontruksi di tiga kecamatan, masing masing:
Kecamatan Linge 1). Kala Empu Lumut 2). Peregen, 3. Alur Item,dan 4. Gemboyah.
Kecamatan Atu Lintang 1). Alur Wihni Jagong Kampung Kala Kekelip.
Kecamatan Kute Panang 1). Kampung Moge Timur, dan Tapak Moge”, Bardan merincikan.

Menyikapi banyaknya titik rawan bencana, Bardan merasa kesal karena ternyata Aceh Tengah tidak masuk daftar penerima dana penanganan bencana yang langsung diplot dari pusat.

“Perlu kami sampaikan, membaca berita salah ssatu media cetak, pusat plot Rp. 1,4 triliun untuk bencana Aceh (Kamis 4/12), bahwa kabupaten Aceh Tengah, tidak termasuk atau tidak disebutkan”, tegasnya.

Alumnus Fakultas Hukum Unsyiah ini menambahkan bahwa Bupati Aceh Tengah telah mengusulkan dokumen dimaksud kepada Gubernur dan meminta kebijakan tersebut ditinjau ulang.

“Dokumen usulan telah disampaikan secara lengkap dan terperinci, oleh Bupati Aceh Tengah melalui Kepala BPBD, kepada Gubernur Aceh dan dinas/badan terkait. Tembusan kepada kami di DPRA. Semoga maklum dan dapat diperiksa”, pungkasnya. ‎(MK)

Comments

comments