by

Pimpinan DPRA Lemahnya Politik Pemerintah Aceh

Banda Aceh | Lintas Gayo – Pelantikan pimpinan DPRA hari ini mempertegas bahwa lemahnya nilai bargaining politik Pemerintah Aceh dimata Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat dari komposisi pimpinan DPRA yang diusulkan berjumlah 5 (lima) orang pimpinan kemudian menjadi empat orang saja yang hanya di setujui oleh Pemerintah Pusat.

Sangat disayangkan ketika kekhususan Aceh melalui UUPA tidak dapat diberlakukan dalam konteks pimpinan lembaga terhormat ini. Dengan demikian, semangat implementasi UUPA yang semestinya menjadi acuan dasar dalam kerangka perwujudan kehidupan demokrasi di Aceh melalui UUPA terancam punah sebelum waktunya.

Banner

Kita sangat mengharapkan kinerja anggota-angota parlemen Aceh yang saat ini menjabat. Mereka haruslah benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat, yang menurut pendapat kami, aspirasi dan kemauan rakyat Aceh itu telah disimpulkan secara lengkap di dalam UUPA. Karena lahirnya UUPA bukan di latar belakangi melalui tafsiran mimpi semata, melainkan semangat dan “kemauan politik” oleh segenap komponen bersama rakyat Aceh. Maka kepentingan rakyat di atas segala-galanya. kepentingan partai, kelompok, dan golongan haruslah dikesampingkan terlebih dahulu ketika berhadapan dengan kepentingan rakyat.

Tugas dan amanah ini haruslah diemban dengan penuh tanggung jawab, terlebih pertanggung jawaban politik kepada rakyat. Bentuk pertanggung jawaban politik itu terletak pada seberapa besar turunan UUPA dapat terlaksana, inilah yang menjadi parameter utama yang kami gunakan dalam melihat efektifitas kinerja parlemen Aceh.

Disamping itu, kami berharap kepada pimpinan DPRA yang baru dilantik untuk dapat bekerja secara maksimal dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Adanya lembaga parlemen sebagai sarana dan alat memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan alat untuk mencari jabatan dan kekuasaan semata. Dalam hal ini, kami berkeyakinan bahwa kepemimpinan DPRA ini dapat dan mampu bekerja secara maksimal dalam mengimplementasikan turunan UUPA lainnya.

Selamat bekerja untuk rakyat, parlemen Aceh periode 2014-2019 akan menjadi bukti sejarah apakah suara rakyat dapat terwujudkan di dalam parlemen atau hanya bergema ketika di atas panggung kampanye politik dalam menawarkan program-program politik saja. Optimisme politik haruslah dikedepankan dalam menghadapi pemerintah pusat, sehingga kepentingan politik Aceh dapat terlaksana sesuai dengan keinginan dan harapan rakyat Aceh. (Rel)

 

Hormat kami,

Abrar Muhammad Yus

 

(Koordinator)

Comments

comments