Jakarta – 
Deputi III Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Agung Hardjono berharap penerapan Geospasial Information System (GIS) dapat digunakan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Terlebih, teknologi informasi terpadu merupakan kebutuhan mendesak saat ini.
Harapan yang cukup tinggi terhadap teknologi GIS tersebut disampaikan dalam agenda Seminar Inovasi Geospasial untuk Pengendalian dan Pengambilan Keputusan yang Efektif oleh PT EBconnection Indonesia di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
“Untuk saat ini, publik lebih respons dengan visualisasi data,” kata Agung. “Nah, sistem Geospasial unggul dalam visualisasi karena punya 13 lapis yang lebih tinggi resolusinya,” ucap Agung.
Agung menyebutkan, dengan aplikasi Google Earth yang dimodifikasi, setiap pembangunan proyek dapat terpantau letak GPS dan visualisasinya secara lebih detail. Selain itu, inovasi Geospasial mampu memvisualisasikan keadaan laut secara detail dan merencanakan rekonstruksi infrastruktur daerah yang terkena bencana banjir atau gempa.
Penggunaan GIS ini merupakan respons terhadap visi Open Government Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2012 dan diturunkan dalam Inpres I/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010.
Penggunaan GIS telah diterapkan di tiga kota yaitu Aceh, Solo, dan Yogyakarta
Sebelumnya, penggunaan GIS ini telah diterapkan di tiga kota yaitu Aceh, Solo dan Yogyakarta. Menurut dia, implementasi di tiga kota tersebut cukup berhasil dengan basis partisipasi publik.
Di Yogyakarta, misalnya, setiap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait pembangunan langsung ditindaklanjuti secara online kepada bidang yang bersangkutan.
“Dalam sehari terdapat 10 laporan keluhan masyarakat, sehingga sistem ini mampu mempercepat mengatasi masalah pembangunan yang merugikan masyarakat luas,” kata Agung. “Tentu perlu dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam penerapan inovasi ini,” ucapnya.
Agung menambahkan, pada penerapan tersebut, walikota di Yogyakarta memimpin langsung. “Ini perlu jadi contoh bagi daerah lain,” ucap Agung. Adapun yang menjadi tantangan dalam penerapan inovasi ini, kata Agung, adalah pada koordinasi dengan birokrasi di tingkat bawah yang kadang masih terjadi mispersepsi. (art/ VIVAnews)
