by

Kebijakan Pemerintah Dalam Membangun Infrastruktur Guna Meningkatkan Perekonomian Aceh

Catatan :Maya Rosita

Infrastruktur atau frasarana adalah seluruh stuktuk dan fasiilitas dasar, baik untuk fisik maupun sosial seperti pembangunan jalan,pasokan listrik,irigasi,jembatan yang di butuhkan untuk oprasional aktifitas Masyarakat maupun Perusahaan. (wiki.pedia)

Infrasetruktur jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahtraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian sistem trasportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antar pusat kegiatan,keseimbangan dan pemerataan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.(UURI No 2 tahun 2022)

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komite kuat dalam membangun infrastruktur dan fasilitas melalui berbagai kebijakan dan program strategis.contoh di aceh infrastruktur yang di bangun pemerintah yaitu pembangunan jalan tol Trans Sumatra ruas Sigli – Banda Aceh yang merupakan jalan Tol pertama yang ada di aceh.pembuatan jalan tol ini merupakan implementasi poin ke tiga Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memberikan prioritas lebih untuk membangun infrastruktur fisik di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. tujuan dari pembangunan jalan Tol Trans Sumatra ruas Sigli – Banda Aceh meningkatkan konektivitas antar wilayah Aceh dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan membuka peluang baru bagi pedagang dan investigasi dengan adanya jalan Tol ini jarak tempuh Sigli banda Aceh yang awal nya 2-3 jam menjadi 1 jam. (Anton Wibisono 2020)

Pemerintah merehabitilitasi dan rekontruksi jalan nasional di wilayah Bhireun Takengon dan jalan Takengon Kutepanang.tujuan pembangunan jalan ini menurut HRD selain memperlancar arus lalu lintas angkut barang dan jasa juga mempermudah akses daerah terpencil menuju ibu kota Banda Aceh yang membangun lapangan kerja bagi Masyarakat yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta mempercantik Kota Bhireun.(jamaliddin 2021)

Pembangunan bendungan di Pidi yang Infrastruktur atau frasarana adalah seluruh stuktuk dan fasiilitas dasar, baik untuk fisik maupun sosial seperti pembangunan jalan,pasokan listrik,irigasi,jembatan yang di butuhkan untuk oprasional aktifitas Masyarakat maupun Perusahaan. (wiki.pedia).

Infrasetruktur jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahtraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian sistem trasportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antar pusat kegiatan,keseimbangan dan pemerataan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.(UURI No 2 tahun 2022).

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komite kuat dalam membangun infrastruktur dan fasilitas melalui berbagai kebijakan dan program strategis, contoh di Aceh infrastruktur yang di bangun pemerintah yaitu pembangunan jalan Tol Trans Sumatra ruas Sigli – Banda Aceh yang merupakan jalan Tol pertama yang ada di Aceh.
Pembuatan jalan Tol ini merupakan implementasi poin ke tiga Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memberikan prioritas lebih untuk membangun infrastruktur fisik di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.

Tujuan dari pembangunan jalan Tol Trans Sumatra ruas Sigli – Banda Aceh meningkatkan konektivitas antar wilayah Aceh dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan membuka peluang baru bagi pedagang dan investigasi dengan adanya jalan Tol ini jarak tempuh Sigli banda Aceh yang awal nya 2-3 jam menjadi 1 jam. (Anton Wibisono 2020).

Pemerintah merehabitilitasi dan rekontruksi jalan nasional di wilayah Bireun – Takengon dan jalan Takengon – Kutepanang. Tujuan pembangunan jalan ini menurut HRD selain memperlancar arus lalu lintas angkut barang dan jasa juga mempermudah akses daerah terpencil menuju ibu kota Banda Aceh yang membangun lapangan kerja bagi Masyarakat yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta mempercantik Kota Bhireun.(jamaliddin 2021).

Pembangunan bendungan di Pidie yang berfungsi sebagai saluran sublesi atau pengarah dari Sungai Tiro menuju bendungan rukoh dengan tujuan meningkatkan produksi sawah, meningkatkan ketahanan air, peningkatan produksi pangan di Aceh,menyediakan air baku,dan pembangkit listrik tenaga mikro.(pemangunan nasional).

Pembangunan bandara Internasional Sultan Iskandar Muda tujuan meningkatkan konektivitas Aceh dengan negara lain,dan menjadi pendorong utama kemajuan Aceh dan mendukung perkembangan sektor pariwisata dengan akses yang lebih mudah bagi wisatawan, hal ini berdampak positif bagi perekonomian lokal dan meningkatkan citra Aceh sebagai destinasi wilayah yang bagus dan mudah di akses serta menciptakan lapangan pekerjaan seperti perdagangan, perhotelan, dan transportasi.

Pelabuhan Kuala Batee yang menjadi pusat perdagangan Internasional yang di harapkan dapat meningkatkan arus logistik dan mengekspor produk unggulan dan bahan baku seperti kopi,rempah rempah,dan hasil laut dari Aceh ke pasar internasional dan membuka lowongan pekerjaan seperti maritim ,pelaut,dan buruh pelabuhan.hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

PLTA Peusangan merupakan salah satu pemanfaatan energi bersih di Sumatra, karna memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan tenaga listrik khususnya di Aceh dan Sumatra Utara. Pembangunan PLTA di Aceh yang di harapkan dapat meningkatkan pasokan listrik di Aceh dan mengurangi penggunaan energi fosil.pembangunan PLTA Peusangan ini di ikuti dengan pembangunan infrastruktur lainnya seperti pembangunan jalan dan jembatan yang memperlancar akses ke lokasi PLTA dan meningkatkan konektivitas di wilayah Aceh.

Dengan kebijakan pemerintah meningkatkan infrastruktur di Aceh dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah,mempermudah akses wilayah yang meningkatkan mobilitas orang dan barang.

Mendukung pertumbuhan sektor pariwisata bertujuan agar parawisatawan berkunjung ke Aceh yang dapat meningkatkan sektor pariwisata, meningkatkan arus logistik barang dan jasa hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan biaya tranportasi dan meningkatkan daya saing produk Aceh di pasar global.

Dengan kebijakan pemerintah tersebut dapat meningkatkan kualitas Masyarakat yaitu akses Pendidikan, Kesehatan, dan layanan publik lainya lebih mudah.

Penulis : Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP,USK

Comments

comments