Oleh : ARKI*
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah harus mengambil langkah tegas dalam mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pariwisata yang kini menjadi primadona baru penggerak ekonomi daerah.
Strategi terpadu baiknya mulai diterapkan, dengan fokus pada digitalisasi sistem, pengawasan berlapis, dan keterlibatan masyarakat.
Sektor pariwisata yang tengah berkembang pesat di Aceh Tengah seperti Danau Lut Tawar, Pantan Terong, Bur Telege, hingga destinasi wisata lainnya, selama ini memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD.
Namun, potensi kebocoran dan praktik tidak transparan menjadi ancaman serius jika tidak segera diantisipasi.
Sebagai langkah awal , Pemkab Aceh Tengah tengah dapat menyiapkan sistem tiket elektronik (e-ticketing) di seluruh destinasi wisata berbayar.
Sistem ini dibuat terintegrasi langsung dengan Badan Keuangan Daerah, sehingga seluruh transaksi terekam dan bisa diaudit secara real time.
Selain itu, Pemkab juga menggandeng Inspektorat dan BPKP sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melakukan pengawasan rutin terhadap pengelolaan PAD dari sektor wisata.
Strategi Pemkab tak boleh hanya berhenti pada aspek teknis. Pemkab juga membuka kanal pengaduan masyarakat, termasuk pelaporan indikasi kebocoran PAD di sektor pariwisata.
Warga yang mengetahui adanya pelanggaran atau pungli dapat melaporkannya secara anonim. Keterlibatan langsung masyarakat ini diharapkan memperkuat sistem pengawasan berbasis komunitas.
Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah juga harus mampu mendapatkan dukungan positif dari DPRK, tokoh masyarakat, dan pelaku wisata lokal, karena hal ini menjadi sangat penting untuk menjalankan sistem baru agar berjalan optimal sehingga tak hanya dapat mencegah kebocoran, tapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Dengan strategi yang matang, kita berharap PAD dari sektor pariwisata dapat menjadi salah satu sumber utama pendanaan pembangunan Aceh Tengah– yang bersih, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
*Penulis adalah Koordinator Wilayah Tengah Ikatan Penyuluh Antikorupsi Aceh.
