Takengen| Lintas Gayo- Merasa nasip mereka berbeda dengan korban gempa lainnya, dimana korban lainnya sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, ahirnya warga Kecamatan Ketol, Aceh Tengah kembali mendatangi DPRK mempertanyakan “perbedaan perlakuan” sesama korban gempa.
Para korban gempa 2 Juli 2013 lalu, mnendatangi DPRK Selasa (17/02/2015). Mereka menuntut agar pemerintah secepatnya mencairkan dana bantuan rehabrekons untuk mereka. Sementara saudara mereka yang senasib dengan mereka sudah mendapatkan bantuan sepenuhnya.
“Bantuan rehabrekons belum kami terima, padahal di wilayah kami merupakan pusat gempa Gayo. Kami yang paling parah terkena amukan gempa,” sebut Nurmala, perwakilan masyarakat korban gempa, saat dilakukan pertemuan di gedung DPRK Aceh Tengah.
Para korban gempa sampai saat ini yang belum mendapatkan bantuan masih tinggal dirumah darurat dan dibangun ala kadarnya. “Kami hanya meminta hak, bukan janji-janji yang tak ada kepastian. Kalau memang dana bantuannya sudah tidak ada lagi, katakan saja apa adanya. Jangan ‘gantung’ nasip kami,” sebut “srikandi” dari negeri gempa ini.
Sementara itu Fatmawati, korban gempa lainnya menyebutkan, masyarakat juga sebelumnya telah berupaya mengirimkan ‘utusannya’ hingga sampai di Jakarta. Namun, tidak ada kepastian dari pihak berwenang yang menangani persoalan ini, sebutnya.
“Yang kami tagih janji pak presiden (SBY-red) ketika mengunjungi lokasi. Untuk fasilitas rumah sekolah, rumah sakit dan gedung pemerintah sudah banyak didirikan paska gempa. Namun bagaimana dengan kondisi perumahan penduduk yang belum menerima bantuan,” tanya Sofiandi, korban gempa lainnya.
Menanggapi persoalan itu, Nasaruddin, Bupati Aceh Tengah, menjelaskan, sebagai manusia pada hakikatnya, pihaknya merasakan apa yg dirasakan masyarakat.
“Bersama unsur pimpinan daerah, berbagai upaya telah kami lakukan guna mempercepat realisasi bantuan gempa ini. Tidak ada sedikitpun niat kami untuk mengabaikannya. Namun, bantuan dari pusat dan provinsi ini tentunya membutuhkan proses, mekanisme untuk pencairannya,” sebut bupati.
“Sebagian besar dana rehab rekons sudah direalisasikan sebagaimana amanah prisiden. Meski demikian hingga kini dari 16.403 KK, masih ada sebanyak 275 KK (rusak berat) dan 378 KK (sedang) yang statusnya masih di bawah tanggungjawab BNPB pusat maupun pihak provinsi. Data tersebut tidak termasuk korban gempa berkategori rusak ringan,” sebut Nasaruddin.
“Untuk membantu korban gempa berkategori rusak ringan, sebagaimana kesepakatan kami (eksekutif) dan pihak legislatif, nantinya akan ditalangi menggunakan dana APBK Aceh Tengah 2015. Kita tunggu saja pengesahannya melalui sidang DPRK,” ungkap Nasaruddin.
Sementara itu Ketua DPRK Aceh Tengah, Mukhsin Hasan kepada para korban gempa berharap, untuk bersabar. Percayakan penyelesaian persoalan rehab rekons itu ke unsur pimpinan daerah,” sebutnya. (Iqoni RS/ Abdullah/ Karmiadi)
