Takengon | Lintasgayo.com – Koordinator LSM Youth Against Corruption (YAC) Sahrul Fitrah menyayangkan sikap DPRK Kabupaten Aceh Tengah yang terkesan mengabaikan persoalan yang di hadapi Panwascam, Senin (24/02/2025).
Menurutnya, panwascam yang telah menyurati DPRK untuk dapat memfasilitasi Audiensi antara sekretariat panwaslih kabupaten dengan menghadirkan pihak kepolisian dan kejaksaan harusnya di akomodir oleh DPRK bukan malah diabaikan tanpa keterangan.
“Melihat kekecewaan yang dirasakan para Panwascam tentu seharusnya DPRK Kabupaten Aceh Tengah peka melihat persoalan ini. Terlebih persolan tersebut merupakan persoalan gaji yang belum dibayarkan juga dugaan penyelewengan anggaran dalam tahapan Pilkada,” kata Syahrul dalam pers rilisnya.
Sahrul juga mendorong DPRK agar segera menyelesaikan persoalan ini, tidak hanya mementingkan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial semata.
” Amatan kami, pembentukan panwaslih Ad hoc sebelumnya diseleksi oleh DPRK melalui komisi A. Namun, kami menilai produk pengawasan yang lahir dari DPRK Aceh Tengah telah gagal,” ungkapnya.
Oleh sebab itu kata dia, seharusnya DPRK Aceh Tengah bertanggung jawab atas hal ini.
“DPRK jangan hanya diam atau gaya-gayaan semata, DPRK harus kritis dalam pengawasan terlebih pengawasan anggaran, mereka harus tampil lebih kritis dari publik yang diluar Parlemen,” tutup aktivis anti korupsi itu. (Mhd/Ril)
