Oleh :Yunadi HR,S.IP*
Tahun 2011 ini adalah “Tahun Politik” bagi kita masyarakat yang berdiam di Provinsi Aceh, yang juga pastinya akan berimbas dan paling tidak menarik bagi beberapa masyarakat juga di belahan provinsi lainnya, juga sebahagian kaum Politisi di Jakarta. Banyak pihak yang berharap kondisi damai di Aceh tetap terjaga, dan kondisi ini juga menjadi salah satu tolak ukur berhasil tidaknya kepemipinan nasional. Kalau saudara kita Pribumi yang dari Tionghoa menyebutnya tahun 2011 ini adalah tahun kelinci, tahun dimana potensi perdamaian cukup besar terjadi dalam perhelatan drama konflik yang begitu tersebar dimana – mana di republik pimpinan SBY ini.
Secara Etimologis, Politik yang berasal dari Kata Poly dan Theik, (Poly:Banyak dan Theik :Cara ) yang bermakna banyak cara dalam mencapai tujuan dalam meraih kewenangan. Kewenangan yang dimaksud tentunya untuk menata dan membawa masyarakat dalam suatu tatanan yang bermartabat, seni dalam berkuasa, mengatur dan menempatkan sesuatu sehingga teratur. Paling tidak inilah makna luhur politik sesungguhnya. Sayangnya, yang terjadi dan dipahami kalangan luas adalah Politik semata – mata proses dan cara berkuasa, dengan cara apapun agar tujuan berkuasa tercapai. Sehingga Proses menjadi tidak penting, semata – mata hasil. (semoga tidak demikian ).
Bila sesuai jadwal, Pemilukada di beberapa Kabupaten/kotamadya dan Provinsi di Aceh akan melaksanakan Pemilukada di Tahun 2011 ini, sebuah proses politik yang tentunya melibatkan partisipasi yang amat luas dari seluruh masyarakat, sebuah kenduri rakyat dalam memilih dan menentukan pemimpin di Level Provinsi dan Kabupaten/kota untuk lima tahun kedepan. Perlu kiranya ditegaskan kembali bahwa proses pemilukada ini bukan semata – mata memilih Bupati/wakil bupati, Gubernur/wakil Gubernur, akan tetapi yang lebih Essensial adalah Pemimpin, dalam artian pemegang amanah rakyat. Bila kita sudah sepakat bahwa yang akan dipilih adalah pemimpin, Pemegang amanah rakyat, langkah berikutnya tentu kita harus menyepakati kriteria seperti apa yang dinamakan Pemegang amanah rakyat. Disinilah masalah sesungguhnya, proses ini menjadi penting dan menjadi tanggunggjawab kita bersama.
Untuk mendapatkan Pemimpin yang amanah, selayaknya pula kita harus mampu menjamin sebuah proses yang transparan dan berkualitas. Ini bukan semata – mata Domain tugas Penyelenggara Pemilukada, dalam hal ini KIP (Komisi Independen Pemilihan ) dan juga Pengawas Pemilukada mulai dari tingkat Provinsi (PanwasProv) sampai pada Pengawas pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kampung, melainkan ini adalah tugas kita semua masyarakat Dilingkup Provinsi Aceh secara keseluruhan. Harus diyakinkan juga bahwa Penyelenggara dan Pengawas Pemilukada yang dimaksud, harus juga mampu dipercaya masyarakat dan kontestan Pemilukada, sehingga baik Proses dan hasil Pemilukada dapat terjamin legitimasinya. Jangan sampai Penyelenggara dan pengawas Pemilukada yang dimaksud justru menjadi Kroni Politik dari Kontestan yang akan berkompetisi. Kita berharap penyelenggara Pemilukada Di aceh adalah Penyelenggara yang Professional dan memiliki integritas yang tidak diragukan
Jauhkan Suap Politik dan Kemenangan semu
Sebuah kondisi yang dilematis, dimana dalam perhelatan Pemilukada Langsung memiliki banyak konsekwensi, antara lain; keterlibatan yang luas dari seluruh masyarakat sebagai sebuah konsekwensi demokrasi langsung, besarnya Cost Politik (Biaya Politik ) yang harus dikeluarkan, serta pemahaman masyarakat Calon pemilih terhadap proses pemilihan Kepala Daerah sebagai seremonial lima tahunan, yang telah menjadi mindstream (Pola fikir ) yang kurang tepat. Keterlibatan yang luas dari seluruh masyarakat sebagai sebuah konsekwensi demokrasi langsung, disatu sisi adalah berkah demokrasi. Artinya partisipasi dan hak politik setiap individu menjadi sangat bernilai dan ikut menentukan terpilih atau tidak terpilihnya kepala daearah yang dimaksud. Akan tetapi disisi lain hal ini menuntut kepada Si calon Kontestan untuk melakukan sosialisai yang massive diantara banyaknya kontestan yang bersaing dalam kontestasi pilkada. Hal ini berdampak pada tingginya biaya politik, ditengah masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih Calon Pemimpin yang bukan semata – mata Kepala Daerah yang menang dalam kontestasi Pilkada. Sehingga semangat awal Pemilukada adalah mencari Pemimpin yang amanah, dikhawatirkan malah berbalik arah pada suatu kondisi memilih kandidat yang mampu memenuhi kebutuhan sesaat masyarakat calon pemilih (suap Politik ).
Harus kita akui bersama bahwa proses pencerdasan politik masyarakat masih sangat kurang. Dan hal ini tentu menjadi PR besar kita bersama. Dalam kondisi ini peran serta kalangan intelektual dan cendekiawan politik harusnya dapat dimainkan secara proporsional, bentuk – bentuk penyadaran dan kampanye anti politik uang harusnya sesegera mungkin disosialisasikan. Kalangan akademisi, LSM, tentu dapat memerankan hal ini lebih awal. Berat memang, dalam kondisi masyarakat yang secara ekonomi masih sangat rendah (kalau tidak dikatakan masih banyak yang miskin), praktek politik uang sepertinya akan merajalela, sehingga harapan akan lahirnya Pemimpin yang dalam proses dan hasilnya fair dapat tercapai. Ini masalah yang amat serius, karena proses ini kita harapkan adalah mencari Pemimpin bukan memilih Penyamun, yang akibatnya sangatlah Fatal, pembangunan dan arah kebijakan lima tahun kedepan menjadi bias dan impian masyarakat yang sejahtera akan menjauh lagi.
Kita berharap sangat besar, bahwa masyarakat serambi mekah ini, masyarakat yang mempedomani syariat islam sebagai panduan dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat, mampu secara bijak menentukan pilihan, bukan berdasar pada bingkisan/pemberian baik uang maupun barang dalam menentukan pilihan. Disisilain penyelenggara harus kita dorong secara bersama – sama untuk dapat menjalankan aturan secara tegas. Dukungan dan dorongan kita terhadap penyelnggara merupakan energi positif bagi KIP dan Panwas agar kiranya mampu mengawal proses ini secara elegant dan sesuai aturan.
Agenda Pemilukada semakin dekat, akan menjadi bijak bahwa Agenda Memilih pemimpin ini tidak terkotori oleh praktek – praktek yang tidak sehat. Dan kita berharap yang amanah yang memimpin, the rigth man on the right place. Stop Politik uang/suap politik, pemberi dan penerima sama buruknya dan taruhannya adalah lima tahun kedepan. Semoga kedepan Aceh raya kedepan dapat lebih baik.
*Ketua PA GMNI Aceh
