Takengon | Lintas Gayo – Realisasi apun belum diperoleh walau sudah hampir sebulan berlalu pasca negosiasi antara masyarakat korban luapan air danau Lut Tawar (DLT) yang berasal dari tiga kecamatan dengan pihak PLTA Peusangan yang difasilitasi oleh Pemda Aceh Tengah, 13 Desember 2012 lalu di Setdakab Aceh Tengah.
Saat itu dihasilkan keputusan bersama membentuk Tim Investigasi Independen untuk mencari data dan fakta keterkaitan antara luapan air dengan proses pembangunan PLTA.
Pembentukan Tim Investigasi dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang kemudian menunjuk tenaga ahli dari Unsyiah Banda Aceh didampingi utusan masyarakat, seminggu kemudian tim investigasi tersebut turun ke lapangan.
Semula Ketua Tim Independen mengatakan kepada relawan LSM Tajuk yang mewakili masyarakat jika hasil penelitian akan dikeluarkan secara resmi paling lambat dalam waktu dua minggu.
Namun hingga hari ini hasil investigasi tim peneliti tersebut belum juga diperoleh dari Unsyiah Banda Aceh. Ketidakpastian ini telah meresahkan ratusan orang yang menjadi korban, puluhan hektar sawah dan rumah warga saat ini masih tergenang luapan air danau.
“Selaku masyarakat kecil, kami merasa diabaikan,” kata salah satunya M. Amin Aman Ali Masyarakat kampung Wakil Jalil Kecamatan Bintang kepada Lintas Gayo, Senin (15/01).
Dia mengaku resah, sampai saat ini sawah milik saya belum dapat ditanami padi karena masih tergenang air. “Saya sudah menunggu air surut selama dua bulan lebih namun sampai sekarang air belum juga surut,” ujarnya M. Amin yang selama ini menggantungkan ekonomi keluarganya kepada lahan sawah tersebut dengan jumlah bibit 5 kaleng padi.
Diuraikan M. Amin, walaupun bibit padinya hanya 5 kaleng, biasanya setiap tahun dia bisa mendapatkan hasil panen padi berkisar antara 10-12 kunca dan mampu menutupi kebutuhan beras keluarganya.
“Sekarang saya tidak tau bagaimana nasib keluarga dan anak-anak di masa berikutnya, orang lain sudah sebulan selesai menanam menurut biasanya. Dan bila kita menanam padi salah musim atau ketinggalan jauh dari yang lain maka lahan sawah kita nantinya akan menjadi sasaran hama tikus dan burung”, kata M Amin mengeluh.
Pantauan Lintas Gayo beberapa hari belakangan ini, puluhan hektar lahan masyarakat masih tergenang air mulai dari kampung Pedemun, Toweren, Gunung Suku, Rawe, Bewang, Mengaya, Bintang, Mendale dan Kala Lengkio serta puluhan rumah mulai dari Dedalu, Boom, Tetunyung, Nunang Antara, Kala Lengkio dan Mendale masih belum bisa ditempati penghuninya.
Menurut beberapa pihak, fakta ini terasa janggal jika dikaitkan dengan teori curah hujan yang tinggi meskipun hujan sudah berhenti dalam 25 hari belakangan.
Dihadapan Lintas Gayo, Aman Ati salah seorang warga Kala Lengkio yang menjadi korban luapan air, Senin (15/01) menyampaikan pendapatnya kepada Korbid Advokasi LSM Tajuk, Kasman.
“Kami meyakini luapan air ini akibat adanya aktivitas pembangunan proyek PLTA disepanjang aliran sungai Peusangan, pengalaman saya bila hujan berhenti dalam satu minggu maka air akan turun secara drastis, namun kali ini berdasarkan yang saya amati proses menyusutnya air sangat lamban berkisar antara 5 sampai 10 cm dalam satu malam” ujar Aman Ati.
Selain itu, Arjuan (36) warga Toweren Toa salah satu korban lainnya menegaskan pihaknya akan menempuh segala upaya menegakkan keadilan bagi masyarakat. “Kalau pihak pemerintah dan pihak PLTA bermain-main dengan keterpurukan masyarakat sekitar, masyarakat bersama seluruh pemuda akan turun untuk menghambat proses pembangunan PLTA”, ujarnya geram.
Arjuan mengaku tanaman bawang merah sebanyak 13 kaleng bibit miliknya terendam luapan air danau, akibatnya tanaman tersebut gagal panen.
Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, Kasman Koordinator Bidang Advokasi LSM Tajuk menegaskan lembaganya akan tetap berkomitmen untuk membantu mendampingi masyarakat sampai seluruh kerugian masyarakat tersebut ditanggulangi oleh pihak yang bertanggung jawab.
“LSM Tajuk akan menyampaikan laporan kerugian masyarakat untuk disampaikan kepada Menteri BUMN, petinggi PLN pusat, Gubernur Aceh dan DPR Aceh, langkah tersebut kami lakukan supaya para pihak tidak mengorbankan rakyat sipil”, tegas Kasman.
Pihaknya berharap agar pembangunan PLTA di Aceh Tengah dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan, di sisi lain proses pembangunan Mega Proyek PLTA ini jangan sampai mengenyampingkan sisi sosial kehidupan masyarakat sekitar danau.
“Tim Independen dari Unsyiah agar segera mengeluarkan hasil investigasinya dengan sejujurnya agar masalah ini tidak menjadi benih konflik yang bisa menghambat pembangunan PLTA,” kata Kasman. (A. Muperala/red.03)
