Takengon | Lintas Gayo -Terkait beberapa kasus korupsi yang sudah mulai di ungkap oleh Polres Aceh Tengah merupakan tindakan nyata untuk memberantas Penyakit Negara kita yang saat ini sedang di alami Wabah Korupsi yang menyisakan Penderitaan rakyat.
GmnI Aceh dan Taruna Merah Putih Aceh sangat mengapresiasi kinerja Kapolres Aceh Tengah dan Jajarannya meretas tindak pidana Korupsi, dari beberapa kasus korupsi di aceh tengah seperti Kasus Korupsi Ketapang sudah menjebloskan 3 Tersangka ke jeruji besi dan kami mempercayakan sepenuhnya kepada Polres Aceh Tengah untuk menuntas kan kasus-kasus Korupsi yang lainya, seperti Percetakan Sawah Baru di Karang Ampar, Pembukaan Lahan Perkebunan di kalah wieh Ilang yang di peruntukan untuk kaum Duafa, tapi kenyataannya lahan perkebunan tersebut di peruntukan bagi para pejabat, dan lahan tersebut telah merambah Kawasan Hutan Lindung seluas Ratusan Hektar dan Pengadaan Mesin Diesel PDAM hampir menelan dana Puluhan Milyar dan diduga pengadaan Mesin PDAM dan Pipa PDAM tidak sesuai dengan Spek nya.
GMNI Aceh, berharap Polres Bener Meriah bisa mencontoh Polres Aceh Tengah dalam hal penanganan dan pengungkapan kasus korupsi, karena kami menilai ada kasus korupsi di bener meriah yang hari sudah terjadi akan tetapi Polres Bener Meriah seakan tidak tau menau tentang perkara korupsi di Bener Meriah, buktinya Kejaksaan Bener Meriah sudah menetapkan 3 tersangka untuk penanganan kasus korupsi di Bener Meriah, GMNI dalam hal ini juga memberi Apresiasi kepada Kejaksaan Bener Meriah, semoga penanganan Kasus korupsi ini cepat di proses di Meja hijau demi terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih tanpa Korupsi, dan masih banyak kasus korupsi di bener meriah yang belum di Usut dan kami berharap Polres Bener Meriah bisa mencontoh seperti Polres Aceh Tengah tanpa laporan atau pengaduan masyarakat, Polres Aceh Tengah telah melakukan langkah maju dalam Hal Penangan Tindak Pidana Korupsi dan ini yang sangat di harapkan rakyat kepada Institusi Penegak Hukum.
Dan kami sebagai Lembaga Eksternal Mahasiswa berkewajiban menjadi Kontrol Pemerintah, Eksekutif sebagai lembaga negara yang menjalankan roda pemerintahan demi memenuhi kebutuhan Rakyat juga harus mengedepankan Azas keterbukaan dan akuntabilitas ini juga menjadi harapan kita bersama, dan kami sangat menaruh harapan besar kepada Institusi Penegak hukum di Kabupaten Bener Meriah untuk mengontrol dan mengawasi uang rakyat yang di kelola oleh pemerintah Eksekutif dan Legislatif di Bener Meriah, saat ini kami menduga kuat bahwa Banyak kasus Korupsi di tubuh Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Umum Kabupaten Bener Meriah, terkait persoalan ini kami masih mengumpulkan barang bukti apabila ini memenuhi unsur sebagai pidana Korupsi maka nanti kita kan laporkan kepada Pihak Berwajib untuk selanjutnya di proses oleh Institusi Penegak Hukum di Bener Meriah.
Setelah mendengar hasil audit BPK Aceh maka untuk kabupaten Aceh Tengah sangat memprihatinkan atas pengelolaan anggaran APBK 2013, yang mana dari Audit BPK Aceh 2013, tenyata untuk Aceh Tengah dan Bener Meriah masih banyak sekali menimbulkan pertanyaan atas Penggunaan Dana ABPK 2013 tersebut, dan ini merupakan kondisi yang yang haraus benar-benar menjadi perhatian kita bersama terutama Lembaga Legislatif yang ada di Aceh Tengah dan Bener Meriah, sebagai lembaga yang memiliki fungsi Pengawasan terhapad kinerja Eksekutif. (Rilis)
