Oleh : Zulkifli
Sadar tidak sadar, mau tidak mau kita harus akui kalau kabupaten Gayo Lues, tempat kita dilahirkan adalah Kabupaten Termiskin Se Provinsi Aceh, kondisi ini mau tidak mau harus di terima oleh seluruh masyarakat Kabupaten Gayo Lues.
Berdasarkan data statistik nasional yang di sampaikan pada awal tahun 2016, Laporan Sosial Ekonomi perjanuari 2015, yang menyajikan data tentang angka kemiskinan di 33 Provinsi seluruh Indonesia. Hasil kajian IDeAS dari Data Sosial Ekonomi BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Aceh periode September 2015 tertinggi kedua di Sumatera setelah Bengkulu (17,16 persen), sedangkan di Indonesia, Aceh menempati urutan ke tujuh provinsi termiskin, dibawah Nusa Tenggara Barat (16,54 persen). Tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi pada September 2015 masing-masing yaitu; Papua 28,40 persen, Papua Barat 25,73 persen, dan NTT 22,58 persen
Angka kemiskinan di aceh sampai dengan saat ini 17, 11 %, yang merupakan daerah termiskin nomor dua se sumatera, namun hal yang paling mengejutkan adalah Kabupaten Gayo Lues yang merupakan Kabupaten termiskin se Aceh. Yang dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) angka IPM Kabupaten Gayo Lues jika kita melihat data-data sebelumnya pada tahun 2013 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gayo Lues terendah di Provinsi Aceh, namun pada tahun 2014 mengalamani peningkatan menjadi urutan ketiga terendah Se Provinsi Aceh, namun kembali pada tahun 2015 Kabupaten Gayo Lues menduduki daerah termiskin se provinsi aceh alias IPM terendah se provinsi Aceh.
Kabupaten Gayo Lues yang merupakan Kabupaten balita masih berumur 13 tahun, kabupaten balita bukan menjadi alasan untuk membenarkan Kabupaten Gayo Lues menjadi daerah termiskin. Indikasi Daerah termiskin Kabupaten Gayo Lues di Provinsi Aceh sudah bisa di kaji pada tahun tahun sebelumnya mulai dari tahun 2012 rendahnya piskal membuktikan bahwa kabupaten Gayo Lues merupakan daerah termiskin, data Kemenkeu 2012 Kabupaten Gayo Lues piskalnya berkisar antara 1,038. Namun itu realita pada tahun tahun sebelumnya pada tahun 2014 dan 2015 piskal di kabupaten Gayo Lues tergolong tinggi di provinsi Aceh, namun permasalahan kemiskinan yang di ukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum juga bisa di tingkatkan dan di selsaikan oleh pemerintah daerah. Padahal dana perimbangan, dana DAK dan otonomi Khusus Di provinsi Aceh khususnya Kabupaten Gayo Lues melimpah ruah, pada tahun Anggaran 2016 ini Dana desa di Kabupaten gayo Lues naik sekitar 124 % dari tahun sebelumnya. Mengutip sambutan Kepala BAPEDA Kabupaten Gayo Lues “Berdasarkan hasil sementara MUSREMBANG hanya 10 % untuk meningkatkan prekonomian”, ini sebenarnya yang menjadi permasalahan mendasar di Kabupaten Gayo Lues, KESALAHAN PERENCANAAN ini kata kunci permasalahanya.
Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus cermat dalam menyusun perencanaan 2017 yang mendatang karena kondisi daerah termiskin ini bukan impian masyarakat Gayo Lues, perencanaan yang matang sekaligus pengawasan yang baik akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Pemerintah harus mampu memberikan trobosa-trobosan baru untuk memanfaatkan anggaran yang masuk ke Kabupaten Gayo Lues. Salah satunya harus membuat Blue Print tentang Penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan tepat kegunaan, kedua membuat program yang real action untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan, agar pertumbuhan ekonomi masyarakat kabupaten Gayo lues mampu bangkit, sehingga mendorong IPM kabupaten Gayo Lues.
Staff Ahli DPRD Semarang*
