Takengen | Lintas Gayo– DPRK Aceh Tengah ahirnya menggelar sidang tentang RAPBK Perubahan. Sidang yang sudah cukup lama dinanti masyarakat, karena qanun tersebut sangat berpengaruh terhadap aktifitas rakyat di lapangan.
Berbagai dinas yang melayani kebutuhan publik, sempat kalang kabut memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena dinas mereka kekurangan dana dalam menyiapkan fasilitas publik. Kantor Mobduk misalnya, sudah tidak memiliki dawat untuk printer pembuatan KTP. Demikian dengan dinas lainya terpaksa ada yang nekat” berhutang” demi memenuhi kebutuhan publik.
Tugas yang harus diselesaikan DPRK Aceh Tengah dalam bulan ini terbilang cukup banyak, karena tugas itu seharusnya sudah diselesaikan sebelumnya, namun kini semakin bertumpuk tumpuk. Seharusnya tugas itu sudah sebagian diselesaikan saat ketua DPRK belum dijabat oleh ketua tunggal saat ini.
“Benar DPRK Aceh Tengah sudah mulai melakukan sidang anggaran APBKP, dalam dua hari ini akan tuntas, “ sebut Tawar SE, Sekwan Aceh Tengah ketika diminta keteranganya, Rabu (9/11/2016) seputar agenda yang akan dilaksanakan DPRK.
DPRK Aceh Tengah kini dijabat ketua tunggal Zulkarnain setelah dua pimpinan lainya, Muhcsin Hasan dan Anda Suhada meninggalkan jabatanya, karena mereka ikut “bertarung” dalam Pilkada 2017 ini.
DPR Aceh Tengah bukan hanya mendapatkan tugas untuk menyelesaikan sidang APBKP, namun banyak agenda lain yang harus diselesaikan, diantaranya, sidang KUA PPAS dan rancangan qanun APBK murni tahun 2017, disusul sidang SOTK ( Struktur Organisasi dan Tata Kerja) , disusul dengan qanun tentang air bersih.
Qanun air bersih juga sangat pital karena sudah ditunggu oleh pemerintah pusat, agar Aceh Tengah dinyatakan tidak lagi memiliki hutang kepada pemerintah pusat senilai Rp 1, 7 milyar (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) lebih dalam masalah air bersih. Kemudian dilanjutkan dengan sidang tentang laporan harta kekayaan dewan, serta sidang tentang pimpinan dewan atas usulan Penggantian Antar Waktu (PAW).
Tawar membenarkan sejumlah sidang tersebut. Apakah bisa diselesaikan? Karena bila tidak bisa diselesaikan dewan akan berdampak pada “peliut dan mendapatkan kartu dari pemerintah pusat? Menjawab pertanyaan itu, Tawar sebagai Sekwan mengakui akan dapat diselesaikan, karena sejumlah perangkat untuk itu sudah disiapkan pihaknya ( LG 01)
