Oleh: Anwar Sahdi,S.TP*
KATA sanjungan untuk memuji diri sebagai kabupaten yang subur, memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani selalu menjadi hiasan pembuka setiap materi perencanaan daerah, pidato maupun ketika kita mengekspose kabupaten tercinta ini ke dunia luar. pernyataan tersebut terus menerus disampaikan oleh para pemimpin daerah, mahasiswa maupun perantauan yang memberi citra bahwa masyarakat Bener Meriah merupakan petani yang lebih merata kesejahteraannya dibandingkan di daerah lain.
Hal ini memang benar adanya, bila kita tinjau dari kontribusi sektor pertanian dalam menyumbang Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bener Meriah. tersaji nyata bahwa pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat di Kabupaten Bener Meriah sehingga seolah–olah sudah menjadi aturan tidak tertulis bahwa belum menjadi masyarakat Bener Meriah kalau belum memiliki kebun (lahan pertanian).
Namun bila kita mempertanyakan setelah delapan tahun Kabupaten Bener Meriah berdiri, program apa yang paling memberi dampak bagi kemajuan pertanian dan dapat dirasakan oleh petani sampai dengan saat ini ?, mungkin ini sebuah pertanyaan yang sulit di jawab. Mengingat hampir seluruhnya program pemerintah di bidang pertanian selalu bersipat parsial, dilaksanakan oleh SKPK tunggal, proyek tahunan dan lebih terkesan tanpa perencanaan jangka panjang yang cukup.
Petani kita selalu dan terus-menerus dihadapkan dengan permasalahan, yakni:
- Tingginya biaya produksi dan akses permodalan yang kurang.
- Penerapan teknologi yang masih minim.
- Belum adanya Kepastian harga dan tingginya biaya transportasi.
- Over produksi, kwalitas dan daya tahan produk yang masih rendah.
- Penanganan pasca panen yang masih buruk.
- Belum adanya Industri yang mengolah produk pertanian menjadi barang jadi atau setengah jadi dan lain-lain.
Dari beberapa permasalahan yang tersaji belum ada satu pun yang sudah mendapat perhatian yang berarti. Sebagai contoh dapat kita kemukakan pada beberapa tahun yang lalu pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian memberi bantuan bibit hortikultura kepada petani dan pada tahun yang sama terjadi over produksi hortikultura tersebut, sehingga berdampak pada anjloknya harga. Pemanfaatan dana APBK dalam pembelian bibit Hortikultura yang diharapkan untuk menstimulasi usaha tani masyarakat ternyata tidak memberikan manfaat yang optimal.
Kondisinya akan sangat berbeda bila dalam pelaksanaan program bantuan bibit tersebut diikuti dengan pendampingan petani oleh Badan Penyuluh, Penyampaian informasi, analisis harga dan peluang pasar dari Dinas Perindustrian dan perdagangan sehingga petani mampu merencanakan waktu panen yang tepat, penataan kelompok usaha taninya oleh dinas koperasi, pembangunan infrastuktur pendukung oleh Dinas Bina Marga dan Dinas Pengairan serta yang lainnya.
Dengan kata lain, program pembangunan di sektor pertanian harus dilaksanakan oleh lintas SKPK sehingga ketika dijalankan, dapat memberi dampak yang lebih baik bagi peningkatan taraf hidup petani yang nota bene merupakan penduduk terbesar di kabupaten tercinta ini.
Kita selalu berharap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan APBK tahun-tahun yang akan datang hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga pembangunan di Bener Meriah benar-benar merupakan wujud dari pemenuhan kebutuhan rakyatnya dan bukan hanya cermin dari obsesi para pemangku kebijakan didalamnya. Semoga Bener Meriah yang lebih baik dapat kita wujudkan dengan kebersamaan.(anwar_sahdi[at]yahoo.com)
*Staf Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
