Berkaca Pada Program Inovatif Daerah lain

Oleh: Armi Arija*

BANYAK pemerintah daerah yang mempunyai program-program yang inovatif, yang terkadang program tersebut sangatlah sederhana tetapi mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Tidak jarang program inovatif  yang canangkan tersebut menjadi program unggulan daerah dimana pengimplementasiannya berhasil, dengan keberhasilan itu  pemerintah pusat langsung memberikan penghargaan ”Award”

Dari sekian banyak daerah yang berhasil menerapkan program inovatif yang mereka terapkan, ada beberapa diantaranya diadopsi oleh pemerintah pusat, seperti halnya dari Pemerintah Kabupaten Sragen dengan program pelayanan satu pintu, pemerintah elektronik, perekrutan pegawai Negeri sipil (PNS) dengan sistem kompetensi, budidaya pertanian organik, resi gedung, sistem informasi manajemen kependudukan, pembiayaan mikro serta pogram desa siaga sehat.

Ada lagi daerah yang mempumyai program yang inovatif seperti Gorontalo yang muncul kepermukaan dengan daerah yang indentik jagung kualiatas ekspor. Sejak dipimpin oleh Fadel Muhammad (2001-2006) Gorontalo terkenal dengan komoditi jagung ekspor  sebagai unggulan, Perkembangan tersebut juga didukung oleh kemampuan Fadel Muhammad dalam membuka market Network sehingga hasil panen petani terjamin pemasarannya. Hingga tahun 2007 total ekspor jagung Gorontalo mencapai 584.840 ton dengan pemasaran ke Korea, Jepang, Malaysia, Filipina dan lain-lain.(di kutip dari Bambang Sigap Sumantri)

Masih banyak lagi daerah yang inovatif dan kreatif dalam membangun daerah yang  tentunya berpihak kepada rakyat. Di Bantul minsalnya Bupati Idham Halid Samawi yang memunculkan kebijakan dibidang pertanian yang inti dari programnya melindungi petani dari gejolak pasar dengan memproteksi tujuh komoditas utama pertanian sehingga petani tidak dirugikan. Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto, misalnya, yang terkenal sebagai “wagiman” alias wali kota gila taman yang menghijaukan kota. Ia juga membuat terobosan dalam pelayanan perizinan, perbaikan sanitasi, tata kota, dan transparansi kebijakan.

Bagaimana dengan  Pemerintah daerah  kita ?

Jika kita berkaca pada program inovatif yang dilakukan oleh beberapa pemimpin daerah diatas, tentu kita juga berkeinginan agar pemimpin daerah kita mempunyai ide yang kreatif yang kemudian menjadi program unggulan daerah, jika daerah  jarang muncul ke permukaan dengan berita yang positif, maka mungkin dengan keberhasilan pogram tersebut akan mengangkat nama daerah dan akan menjadi sebuah ”merek dagang” yang terkenal atau setidaknya juga dapat mengadopsi seperti yang dilakukan oleh pemimpim-pemimpin daerah diatas.

Kaitan dengan ekspor jagung Gorontalo misalnya, serta program inovatif  Bupati Bantul yang berpihak kepada petani. Daerah dataran tinggi Gayo (khususnya Aceh tengah dan Bener  Meriah) merupakan daerah subur yang terkenal dengan kopi arabika serta penghasil tanaman Holtikultura, Hal ini setidaknya menjadi peluang bagi daerah  untuk ”mengeksploitasi” kesempatam di bidang pertanian tersebut, seperti apa yang terjadi beberapa bulan terahir harga kopi Gayo anjlok sangat drastis, apa karena petani terkena dampak yang namanya ”gejolak harga pasar”? akan lebih baiknya pemerintah daerah berperan dalam hal ini.

Demikan juga halnya dengan hasil pertanian, Bener meriah merupakan penghasil tanaman holtikultura yang sangat melipah, dan lagi-lagi harga serta market network yang menjadi kendala, mungkin dikarenakan persaingan dengan daerah penghasil dengan komoditi yang sama seperti daerah Brastagi .

Wakil gubernur Muzakir Manaf diawal-awal kepemimpinan pemerintahan ZIKIR, pernah menyatakan bahwa hasil pertanian dari daerah dataran tinggi Gayo untuk memperluas pemasaran bisa di eksport ke luar pada saat itu yang menjadi wacana ialah mengekspor ke negeri jiran dengan memanfaatkan pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara yang yang dinilai kurang aktif. Tapi kelihanya belum ada kelanjutan ”ceritanya” mengapa hal ini juga tidak di tangkap oleh pemerintah  daerah kita? dimana disinilah dapat di buka market network sehingga pasar petani menjadi lebih luas seta diharapkan agar produksi akan meningkat tentu dengan kualitas yang bagus juga.

Tentu hal ini mugkin harus dulakukan tindakan yang ”kooperatif” dengan pemerintah pusat, karena hal ini berkaitan dengan eksport-import agar tidak dianggap ”melangkahi” kewenangan pemerintah pusat. Jika hal ini memang betul-betul dilakukan maka ada dua benefit (keuntungan) bagi daerah yakni kehidupan peronomian masyarakat meningkat serta menjadi income bagi APBK daerah.

Kreatif dan jeli menangkap peluang bukan hanya dimiliki oleh seorang  pengusaha, tetapi kepala daerah serta jajarannya juga harus memilikinya. Demikian juga halnya dengan anggota dewan perwakilan daerah kabupaten (DPRK) yang dalam  mengeluarkan kebijakan, Peraturan daerah (Aceh=qanun) setidaknya berkaca pada daerah yang menerapkan peraturan yang inovatif dan berhasil dalam pengimplementasiannya, yakni pada saat melakukan kunjungan kerja, study banding atau apalah yang sejenisnya, diharapkan betul-betul diamati apabila hal tersebut bisa diterapkan dan cocok  di daerah, tidak ada salahnya  diadopsi, sebab kebijakan inovatif tersebut prorakyat dan bersifat konkret serta langsung menyentuh rakyat.

Tidak ada salahnya pemerintah menerapkan atau menyuntikan prinsip-prinsip wirausaha kedalam sektor publik atau Reinventing Government yang digagas oleh David Osborn dan Ted Gaebler. Beberapa poin perspektif baru pemerintahan yang dikemukakan dua pakar tersebut, pemerintah berorientasi kepada pelanggan, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Selain memerhatikan aspirasi lembaga perwakilan, pemerintah juga harus memerhatikan pelanggan yang sebenarnya, yaitu masyarakat dan pelaku bisnis.

Pemerintah wirausaha adalah pemerintah yang mampu memberikan pendapatan dan tidak sekadar membelanjakan. Pemerintah dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatan dengan menjual jasa, barang, informasi, penyertaan modal, dan lainnya.

Dengan dilakukan pemerapan Reinventing Government diharapkan pendapatan daerah meningkat dan dalam penggunaan harus efektif dan efesien. Hal inilah yang saat ini menjadi kendala di  oleh APBD di sejumlah daerah seperti yang di tulis oleh Bambang Sigap Sumantri dalam “kunci Keberhasilan otonomi”, yakni kendala yang dihadapi disebabkan oleh jumlah PNS di kabupaten dan kota membengkak luar biasa besar. Tidak heran jika semua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu habis porsinya dimakan untuk biaya pegawai.

Persentase belanja pegawai umumnya di atas 60 persen sehingga kepentingan publik menjadi terabaikan. Misalnya terjadi pada Kabupaten Bima dan Pandeglang. Sekitar 83 persen sampai 90 persen APBD kedua daerah itu dialokasikan untuk belanja rutin (gaji pegawai). Demikian juga yang terjadi dengan kota Langsa belanja pegawai sekitar 70 persen sehingga sisanya untuk belanja pembangunan. Hal ini tentu menghambat laju pembangunan daerah baik itu pembangunan masyarakat, insfrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Beban ini masih ditambah lagi dengan  lemahnya sumber daya manusia karena pola rekrutmen yang sarat nepotisme dan tidak profesional. Hal ini jangan sempat terjadi pada pemeintah daerah kita  oleh karena itu diperlukan kebijakan yang kreatif dan inovatif sebagai penunjang pendapatan daerah. Apabila kebijakan itu seperti menaikkan retribusi dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan seenaknya untuk menaikkan pendapatan asli daerah. Ini merupakan contoh kebijakan yang sama sekali tidak kreatif dan antirakyat.

Sebagai penutup mudah-mudahan pemimpin daerah kita dalam hal ini (Aceh Tengah-Bener Meriah) yang kedua pelantikannya masih “baru” dilakukan dan masih  teringat jelas diingatan kita, mampu membawa daerah menjadi lebih baik dan diharapkan bisa menjadi “Inovator” dari sebuah gagasan yang baru serta  berpihak kepada masyarakat. Semoga.. Uwet mi ko Gayo ku…(biarmigayo[at]gmail.com)

*Mahasiswa FISIP Universitas Malikussaleh (Unimal)Lhokseumawe