Pemkab Bener Meriah Jangan Telantarkan Masyarakat Sarah Gele

Bener Meriah | Lintas Gayo – Audiensi dengan Pihak DPRK Bener Meria, diruangan DPRK pada pukul 14.00 Wib s/d Selesai yang di hadiri oleh Ketua Komisi A, Kabag Ekonomi, Kabag Tata Ruang, Kabag Aparatur Desa dan Camat Syiah Utama, terkait sengketa tambal batas antara Kabupaten  Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Timur yang hingga hari ini belum ada kejelasan dari Pihak Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (Eksekutive),  karena masyarakat Sarah Gele Sarah Reje, Sejudo, Sejok, Rubik, Ranto Panyang dan garot,yang dulunya pada Tahun Enam Puluhan, itu merupakan wilayah Aceh Tengah yang masuk dalam Kecamatan Syiah Utama dan pada tahun Tujuh Puluhan beberapa desa tersebut di titipkan Kabupaten Aceh Timur guna mempercepat pendistribusian Pemilu pada saat itu.

Penitipan beberapa Desa tersebut di lakukan oleh Drs. Mahmud Ibrahim sebagai Sekda Aceh Tengah, dan bapak Drs. Mahmud Ibrahim mantan Sekda tersebut mau menjadi saksi penitipan beberpa Desa tersebut apabila ada pihak yang menginginkan keterangan beliau dan Camat Syiah Utama pada saat itu Bapak Muhammad Amin Taib juga bersedia menjadi saksi.

Dan kami sangat menyesalkan sikap pihak Eksekutive Kabupaten Bener Meriah yang tidak meneruskan perjuangan Bupati sebelumnya yang telah memperjuangkan Wilayah dan Msayarakat  sarah gele, Sarah Reje, Sejudo, Sejok, Rubik, Ranto Panyang dan garot, yang berada di Perbatasan Bener Meriah dengan Aceh Timur masuk kembali menjadi wilayah administrasi Pemerintah Bener Meriah dan itu terbukti dengan kepemilikan KTP Elektronik masyarakat Sarah Gele Sarah Reje, Sejudo, Sejok, Rubik, Ranto Panyang dan garot, yang berada di dekat perbatasan, dan ada sebahagian kecil  masyarakat sarah gele yang belum membuat KTP Elektronik tapi pada saat mereka ingin mengurus pembuatan KTP yang beru malah di persulit oleh pihak Eksekutive Bener  Meriah.

Dan Kami sangat menyesalkan sikap Bupati Bener Meriah saat ini terkesan tidak mau perduli dengan masyarakatnya, dan tulah Reje Kampung (Gecik) Desa Sarah Gele dan Desa Lainya, sudah di hapus oleh Pihak Eksekutive secara sepihak ini merupakan tindakan yang kurang arif dan bijaksana, seharusnya Eksekutive mengedepankan Azaz musyawarah Mupakat dengan pihak Legislative.

Hal ini juga di benarkan oleh Ketua komisi A DPRK Bener Meriah (Ridwansyah), karena penghapusan tulah kepala Desa tersebut di hapus oleh pihak Eksekutive tanpa berkonsultasi dengan pihak DPRK Bener Meriah, Kebijakan semacam ini merupakan kebijakan yang mengurangi semangat Demokrasi yang hari ini sedang di rasakan oleh Masyrakat dan yang menyangkut Hak-Hak Masyarakat Desa Sarah Gele, Sarah Reje, Sejudo, Sejok, Rubik, Ranto Panyang dan garot, Wajib di penuhi oleh penyelenggara pemerintah.

Prss rilis ( Gmni Aceh ) Gerakan mahasiswa nasional Indonesia