Catatan : Biizni Putri Bengi *)
Bener Meriah merupakan kabupaten yang sudah berdiri sejak tahun 2003 atau berkisar sekitar 15 tahun yang lalu, namun bagimana dengan kondisi kesehatan keuangan pemerintah Kabupaten Bener Meriah? apakah kondisi keuangan bisa dikatakan “sehat” ataukah tidak? Berikut ini adalah pemaparan mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah Bener Meriah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari 6 dimensi, yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, solvabilitas operasional, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas layanan. Analisis atas dimensi ini diukur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tahun 2015-2016 atas Kabupaten Bener Meriah.
Analisis dimensi solvabilitas keuangan jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 tahun, nilai yang baik untuk rasio ini adalah 1 kali, namun jika nilai rasio ini terlalu tinggi, maka mencerminkan berlebihnya aset lancar/menganggur yang dimiliki pemerintah daerah yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat. Untuk rasio ini, pemerintah Kabupaten Bener Meriah memperoleh nilai rasio 0.08 kali, angka ini masih jauh dari nilai rasio harapan yaitu 1 kali, kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bener Meriah belum mampu untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari sama dengan 1 tahun.
Dimensi solvabilitas keuangan jangka panjang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya/kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, pemerintah Kabupaten Bener Meriah memperoleh nilai 1.338.593.226.559,230 angka ini diperoleh karena Kabupaten Bener Meriah tidak memiliki kewajiban jangka panjang pada tahun 2016 sebagai penyebut dari formula dimensi ini (pembilang dari dimensi ini adalah total Aset).
Dimensi solvabilitas anggaran (basis kas) dan solvabilitas operasional (basis akrual) merupakan dimensi yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan untuk mendanai kegiatan operasinya selama satu periode anggaran keuangan (Nollenberger, 2003). Solvabilitas anggaran dan operasional Kabupaten Bener Meriah mengalami tren yang meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa kondisi solvabilitas anggaran pemerintah Kabupaten Bener Meriah cenderung membaik, artinya pemerintah masih mampu untuk membiayai belanja operasional dan beban operasionalnya.
Dimensi fleksibilitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam meredam shock atau menghadapi kejadian luar biasa baik dari internal maupun eksternal pemerintahan, untuk tahun 2016, fleksibilitas keuangan pemerintah daerah Bener Meriah memiliki skor diatas 1 yang berarti bahwa pemerintah daerah mampu untuk meredam shock maupun peristiwa luar biasa baik yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi pemerintah.
Dimensi solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat (Wang, 2007). Berdasarkan hasil tinjauan atas LHP BPK atas Pemkab Bener Meriah, pemerintah Kabupaten Bener Meriah memiliki aset sebesar Rp10.000.000 untuk melayani setiap warganya, hasil tinjauan juga menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan peningkatan upaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terlihat dari rasio belanja modal per jumlah penduduk yang meningkat. Semoga peningkatan solvabilitas layanan ini dapat benar-benar dirasakan secara nyata oleh masyarakat baik dari sisi pelayanan pendidikan, kesehatan, pembangunan dsb.
Secara umum, berdasarkan hasil tinjauan atas beberapa dimensi tersebut, kondisi kesehatan keuangan Kabupaten Bener Meriah dapat dikatakan sehat, tetapi bukan berarti pemerintah dapat berpuas diri dengan hal ini, masih banyak PR yang harus diselesaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan lainnya misal dari sisi kualitas pendidikan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Analisis atau tinjauan atas LHP BPK untuk tahun 2017 mengenai kondisi kesehatan keuangan Kabupaten Bener Meriah akan dilakukan apabila LHP telah terbit.
Mahasiswi Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada Asal Ponok Baru Bener Meriah*)
