Takengon | Lintasgayo.com – Puluhan panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) Kecewa Terhadap DPRK Aceh Tengah atas Penundaan Audiensi permasalahan dana operasional yang terus berulang.
Kekecewaan ini muncul setelah audiensi yang dijadwalkan untuk membahas polemik dugaan penggelapan dana petunjuk operasional kecamatan (POK) Panwascam tersebut ditunda tanpa kejelasan, Senin (24/02/2025).
Audiensi yang seharusnya menjadi forum diskusi untuk mencari solusi justru dibatalkan secara tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas dari pihak DPRK.
Perwakilan ketua Panwascam Linge, Alimin mengungkapkan rasa kecewanya terhadap pimpinan DPRK, dirinya menjelaskan bahwa pihaknya sudah bersiap menghadiri pertemuan sesuai jadwal yang sebelumnya telah direncanakan pada hari Jumat lalu.
“Kami sudah bersiap menghadiri audiensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun, secara mendadak, pertemuan tersebut dibatalkan tanpa penjelasan yang jelas. Ini sangat mengecewakan,” ujar Alimin dalam pers rilisnya kepada awak media.
Alimin menjelaskan, Wakil Ketua I DPRK Aceh Tengah, Hamdan, telah berjanji untuk memfasilitasi pertemuan guna membahas permasalahan krusial ini.
Namun, saat para anggota Panwascam hadir di Gedung DPRK Aceh Tengah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tidak ada tanda-tanda adanya kegiatan atau agenda yang berlangsung.
“Kami datang sesuai undangan resmi, tetapi saat tiba di sana, suasana gedung sepi, tanpa kegiatan apapun yang berkaitan dengan pembahasan dana operasional kami. Bahkan saat kami mengonfirmasi kepada Sekretaris Dewan (Sekwan), beliau pun tidak mengetahui adanya agenda terkait pada hari itu,” lanjut Alimin dengan nada kecewa.
Kekecewaan semakin memuncak karena hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai nasib dana operasional yang diduga mencapai angka Rp 1,5 miliar.
Dana tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan di tingkat kecamatan, yang menjadi ujung tombak dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.
“Ada apa sebenarnya dengan DPRK Aceh Tengah? Mengapa audiensi ini terus diulur-ulur? Ini bukan persoalan kecil, dugaan sementara dana yang terlibat mencapai Rp 1,5 miliar,” tegas Alimin.
Karena merasa diabaikan, para Ketua Panwascam yang hadir berencana melaporkan ini Badan kehormatan dewan (BKD).
“Kami menduga ada main mata antara Pimpinan DPRK dengan dengan pihak Panwaslih Aceh Tengah Adhoc,” tutup Alimin. (Mhd/Ril)
