Wajadal Muna: Masyarakat Korban Gempa Marah Karena Bupati Tidak Hadir

Gambar: Tampak sejumlah anggota DPRK Aceh Tengah yang menghadapi massa pada saat pertemuan dengan pengunjuk rasa Sabtu, (15/2/2014) diruang Oop Room Setdakab setempat. (Foto: Tenemata)
Gambar: Tampak sejumlah anggota DPRK Aceh Tengah yang menghadapi massa pada saat pertemuan dengan pengunjuk rasa Sabtu, (15/2/2014) diruang Oop Room Setdakab setempat. (Foto: Tenemata)

Takengen | Lintas Gayo – Anggota DPRK Aceh Tengah, Wajadal Muna saat konferensi pers yang berlangsung, Senin (17/2/2014) mengatakan, masyarakat marah karena ketidakhadiran bupati untuk menghadapi massa dari korban gempa Gayo yang berlangsung Sabtu (15/2/2014) kemarin.

“Masyarakat yang masih tinggal ditenda dan rumah-rumah darurat tentu menimbulkan banyak hal bagi mereka (korban gempa-red), sehingga mereka datang menghadapi pemerintah untuk meminta tanggung jawab,” ujar anggota dewan dari partai PAN ini.

Dalam hal ini lanjut Wajadal, dana padat karya untuk korban rusak berat dan sedang sudah dicairkan, sedangkan untuk korban rusak ringan belum. “Ada beberapa dana yang sudah dicairkan, tetapi yang mereka minta sebenarnya adalah dana rehab rekon, yang nilainya kurang lebih 60 juta untuk rumah rusak berat, katagori sedang 25 juta, untuk ringan 10 juta,” sebutnya.

Atas desakan pendemo papar Wajadal lagi, melalui DPRK Aceh Tengah pihaknya kemudian meminta pemerintah eksekutif untuk memenuhi tuntutan mereka. “Sudah berulang kali masyarakat korban gempa menuntut kepada pemerintah (eksekutif-red), namun pemerintah tidak respon, yang terakhir demontrasi yang dilakukan Sabtu (15/2/2013), bupati tidak hadir, sehingga masyarakat marah,” paparnya.

Selanjutnya sebut ketua komisi A tesebut, pada hari ini, Senin (17/2/2014), pendemo hadir lagi. Namun pemerintah eksekutif juga tidak datang. “Ini menjadi sebuah masalah yang tidak bisa langsung ditangani anggota dewan,” tegasnya.

Selain menanggapi dana rehab rekon korban gempa Gayo, saat konferensi pers yang dilakukan dihadapan puluhan wartawan tersebut, dirinya yang berbicara mewakili 13 anggota DPRK Aceh Tengah juga menanggapi disegerakannya pelantikan komisioner KIP oleh Bupati Aceh Tengah. (Tenemata)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.