by

Gubernur Aceh dan Wali Nanggroe Dukung Jokowi-Jusuf Kalla

JK didampingi Gubernur Aceh Zaini Abdullah, dan Wali Nanggroe Malik Mahmud mendapat penjelasan terkait gempa gayo di ruang tunggu bandara Rembele, Senin (29/7/2013) (wyra)
JK didampingi Gubernur Aceh Zaini Abdullah, dan Wali Nanggroe Malik Mahmud mendapat penjelasan terkait gempa gayo di ruang tunggu bandara Rembele, Senin (29/7/2013) (wyra/Lintas Gayo)
Banda Aceh – Partai Aceh (PA) yang dibentuk petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah perjanjian damai dengan RI, jauh-jauh hari telah menyatakan mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden RI. Namun, sejumlah petinggi partai lokal tersebut memilih untuk mendukung pasangan Jokowi-JK.
Mantan Menteri Pertahanan GAM, Zakaria Saman, yang juga petinggi PA memilih mendukung pasangan Jokowi-JK. Begitu pula dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang juga mantan Menteri Luar Negeri GAM dan Wali Nanggroe, Malik Mahmud, yang juga mantan Perdana Menteri GAM. Ketiga tokoh yang duduk sebagai  Tuha Peut atau Dewan Pengarah dalam kepengurusan partai nasional ini memilih mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Alasannya, Jusuf Kalla merupakan tokoh yang telah sangat berperan dalam perdamaian di Aceh.
“JK sangat berperan dalam mewujudkan perdamaian antara GAM dan RI, masyarakat Aceh harus melihat itu sebagai hal yang positif sehingga JK harus dipilih oleh masyarakat Aceh. Kalau Jokowi, saya belum kenal,” ujar Zakaria Saman kepada wartawan, Selasa (3/6).
Menurut Zakaria Saman, secara pribadi, selain dia, Zaini Abdullah dan Malik Mahmud juga mendukung Jokowi-JK. Meskipun Ketua PA, Muzakir Manaf yang juga mantan Panglima GAM mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.
“Gubernur dan Malik Mahmud juga mendukung Jokowi-JK karena peran JK dalam perdamaian Aceh sangat besar,” kata Zakaria Saman.
Zakaria Saman berharap, jika nanti terpilih, Jokowi-JK dapat menjalankan perintah Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang merupakan isi perjanjian damai antara RI dan GAM pada 15 Agustus 2005.
“JK sangat paham isi perjanjian damai itu karena beliau terlibat langsung dalam perdamaian Aceh,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua DPD I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur, Ibrahim Agustinus Medah mengatakan, koalisi enam partai politik pendukung Prabowo-Hatta menargetkan menang 60 persen di daerah itu. Koalisi partai politik akan fokus pada pemilih pedesaan.
“Kami targetkan meraih 60 persen suara untuk Prabowo-Hatta,” kata Medah kepada wartawan, Senin (2/6) malam.
Menurut Medah, pemilih yang mengakses informasi hanya sekitar 20 persen, 80 persen adalah pemilih rasional. Pemilih yang rasional pasti akan memilih Prabowo-Hatta. Ketua Koalisi Merah Putih, Esthon Foenay mengatakan, untuk memenangkan Prabowo-Hatta di NTT, koalisi akan rapat koordinasi pemantapan pemenangan Prabowo-Hatta di NTT, serta deklarasi pada 4 Juni 2014 saat pembukaan kampanye.
“Kami akan menyatukan semua elemen pendukung Prabowo-Hatta di daerah ini,” ucap Esthon.
Ketua DPW PPP NTT, Yahidin Umar, sangat yakin duet Esthon-Medah bisa mengalahkan Frans Lebu Raya dalam Pilpres 9 Juli nanti.
“Saya sangat yakin duet Medah-Esthon akan mampu mengalahkan Frans pada Pilpres nanti di NTT,” kata Yahidin.
Menurut Yahidin, pertarungan politik pada pemilu presiden kali ini merupakan revans dari Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) 2013 lalu. Frans Lebu Raya keluar sebagai pemenang.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) diusung enam partai politik yakni Gerindra, PPP, PAN, PKS, PBB, dan Golkar. Enam partai tersebut digabungkan dalam koalisi Merah Putih yang telah bekerja keras untuk memenangkan Prabowo-Hatta.
“Kami sangat yakin Prabowo-Hatta menang Pilpres 9 Juli,” ujar dia. (Sinar Harapan)

Comments

comments