ALA dan ABAS untuk Siapa?

Oleh: Hasan Syahadat Sml*

hasan syahadat Sml

Para legislator ulung asal Aceh yang duduk di parlemen hari ini hadapkan dengan  sebua tuntutanAspirasi yang semakin hari semakin banyak simpatisan. Wacana pemekaranan ProvinsiLouser Antaradan Provinsi Aceh Barat Selatan yang akrabnya di juluki ALA dan ABAS ini semakin mencuat ke muka publik. Sepertinya bagi masyarakat yang terhimpun pada dua Daera ini sangat menanti bua tangan dari para wakil rakyat asal Acehyang hebat-hebat di parlemen.

Gembar-gembornya wacana pemekaran ALA-ABAS saban hari semakin reakatif saja. Simpatisan yang mendesak segera terujudnya wacana pemekaran terdiri dari tokoh, komunitas serta akademisi. Berbagai upaya di lakukan untuk meujudkan impian masyarakat Pesisir, Pedalaman, dan Kepulauan Aceh Tengah, Tenggara dan Panatai Barat Selatan ini. MemangWacana pemekaran ke dua daerah ini bukanlah isu baru yang  muncul di kalangan orang Aceh, bahkan harapan dan keinginan ini sudah lama di cita-citakan. Tidak terujudnya usaha sebelumnya bukan berarti wacana pemekaran ALA-ABAS ini telah Basih dan Kiamat yang tidak perlu di angkat ke publik untuk mengulang kembali sejarah.

Isu kemunculan pemekaraan ALA-ABAS ini telah di perkuat dengan adanya Forum Bersama (FORBES) yang di ketua oleh M. Natzir Djamil S.AgAnggota DPR RI asal aceh (10/10 Serambinews.com). Wujud kepedulian para legislator akan sangat di nanti-nanti oleh rakyat aceh. Karena melalui proses yang panjang ini masyarakat aceh tidak ingin kecewa untuk kesekiannya kalinya.

Pekerjaan Rumah Waki rakyat asal aceh paska pelantikan merupakan aspirasi yang paling utama yang harus di prioritaskan (terpenuhi) guna untuk mengakhiri ketertinggalan masyarakat pada dua daera ini yang saat ini Menangis, Merinti, Merangkak bila di banding dengan daera tetangganya. Kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk masyarakat pedalaman ALA-ABAS menjadi alasan pemekaran di percepat. Mungkin masyarakat pedalama Tengah, Tenggara serta Barat Selatan tidak tahan lagi atas ulah pemerintah yang selalu melihanya sebelah mata.

Sehingga Asumsi pemekaran ALA-ABAS ada yang menaggapi pro dan kontra oleh sejumlahkalangan tokoh, akademisi bahkan pakar sekalipun; mereka menilai wacana pemekarana perlu di kaji ulang dari sisi positif dan negatifnya.

Berbagai statemen yang di munculkan dari sejumlah kalangan perlu adanya filterasi (penyaringan) pendapat yang sifatnya menumbuhkan semangat (foster the spirit) atau sebaliknya mengakhiri polemik ALA-ABAS. Perlu adanya sikap yang objektif yang sifatnya tidak melemahkan, mempojokkan serta mematikan semangat masyarakat ALA-ABAS. Sangat di sesalkan sejumlah tokoh, akademisi, pakar bahkan pemimpin sekalipun beranggapan bahwan ALA-ABAS sudah Basi, Merusak Perdamain di Aceh, Kepetingan Elit, Sensasi politik para legislator serta di hambat oleh UUPA. Dengan demikian untuk mengakaji ALA-ABAS sangat perlu statemen yang sifatnya untuk kepentingan bersama. ALA-ABAS Bukan hanya untuk masyarakat pedalaman Tengah, Tenggara dan Barat Selatan; ini merupakan wujud kepentingan bersama, yang sama-sama di wujudkan untuk aceh lebi baik.

Bila dikutip dari berbagai pemberitaan media. Telah banyak kalangan menilai ALA dan ABAS sebuah kepentingan elit dan kelompok yang berpengaru diAlA dan ABAS. menurut penulis ungkapan nyeleneh ini lagi-lagi untuk mengahalang-halangi terujudnya harapan masyarakat ALA dan ABAS yang semakin digaungkan.

Pandangan tersebut sangat berlebihan. Namun bagaimana upaya serta harapan tersebut bukan dikotomi hanya kepentingan masyarakat ALA dan ABAS. untuk di pahami bersama ini merupakan mutlak kepentingan seluruh masyarakat acah. Sehingga prosedur, subtansial serta peran tokoh-tokoh, pemimpin aceh atas wacana pemekeran ini merupakan tanggung jawab bersama guna untuk meujudkan aspirasi bersama pulah.

Berdasarkan konsepsi serta keinginan bersama. Bukan hanya peranTokoh, Kepalah Daerah, Akademisi, Mahasiswa, serta Legislator di senayan.ini adalah Aspirasi rakyat aceh, yang tidak memandang kedaerahan para tokoh. Persepsi positif perlu di tanamkansehingga kebijakan para tokoh di tuntut untuk bersikap bijak.

Perpisahan antara ibu kandungan (Provinsi ACEH) dengan anaknya (ALA dan ABAS) bukan menghilangkan stasus kedaerahaan yang kental dengan Ke-Acehan. Status ALA dan ABAS bertujuan untuk mengakomodir pembangunan yang sifatnya merata untuk masyarakat Pesisir, Pengunungan,Pedalama serta Kepulauan. Terujudnya ALA dan ABAS bukan menjadi bumerang bagi daera tetangganya, malainkan untuk bersama-sama merasakan perhatian penuh untuk keseimbangan kesehjateraan anak cucu ke kelak.

Pemekaran suatu daerah merupakan hak konstitusional masyarakat sesuai dengan UUD 1945.Sehingga di harapkan tanpa ada intervensi oknum-oknum yang sifatnya menghalang-halangi. sangat Jelas untuk pemekaran ALA dan ABAS memang keingian penuh masyarakat ALA dan ABAS bukan kepentingan elit serta kelompok. Terealiasinya atau tidaknya wacana pemekaran bergantung pada niat baik para legislator di senayan.

Upaya untuk meujudka perekonomian yang berkeadilan, merata, seimbang dan integratif . maka ini juga menjadi bagian dari pemenuhan aspirasi masyarakat aceh. Dengan demikian para legislator tidak hanya memperkeruh situasi aceh dengan adanya Forum Bersama (FORBES) dimana sepintas dapat kita lihat hanya Rencana Tidak Lanjut (RTL) yang buktinya hari ini belum melakukan pengkajian terkait wacana ALA dan ABAS.

Bagi masyarakat ALA danABAS wacana pemekaran yang semakin didengungkan tidak sebatas janji-janji manis atau pepesan kosong belaka.Seperti yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu. ALA dan ABAS merupakan bentuk kekesalanan masyarakat pedalaman kepada pemerintah yang belum merasakan Pemerataan Pembangunan dan Ekonomi. Sehingga sangatlah pantas statemen Masyarakat yang tergabung dalam elemen sipil pro pemekaran ABAS menyatakan bahwa rencana pemekaran Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) dari Provinsi Aceh adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi (19/10 antaraaceh).

Untuk mengakhiri polemik ALA danABAS semakin hari semakin massif, di karenakan masyarakat Tengah, Tenggara dan Barat Selatan semakin merindukan akan kehidupan yang layak. layaknya daera-daera tetangganya yang kehidupan ekonomi, pendidikan, infrastruktur yang berkeadilan. Sehingga mampu menyekolakan putra dareanya hingga menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang sengaja Di siapkan menggatikan posisi kepemimpian di setiap institusi yang ada di aceh. Di sisi lain masyarakat ALA dan ABAS tidak mungkin selamanya menjadi penonton.

Terakhir Tidak perlu risau atas wacana pemekaran ALA danABAS, biarlah masyarakat mencoba mandiri, menyalakan kompor sediri, menyalakan api di rumah sendiri tanpa ada oknum-oknum yang merasa terzalimi, terasingkan, tertinggal serta di kesampingkan.

Dengan demikian ALA dan ABASmenjadi kajian bersama, milik bersama serta keinginan kita bersama.Gaungan masyarakat ALA dan ABAS semestinya di tanggapi positif oleh semua kalangan. Aspirasi adalah hak prioritas masyarakat yang mengalami ketimpangan dan kesenjangan dalam proseses regulasi yang terjadi. Guna meujudkan kepedulian bersama. Yakinah masyarakat Tenga, Tenggara dan Barat Selatan kental akan nilai ke-aceha-an. Mereka lahir dan tumbuh besar di bumi Aceh, akan berdosa dikemudian hari jika nilai-nilai ke-aceha-an hilang dalam dirinya hanya karena mempertahakan kehendak sendiri.

*Penulis Adalah Hasan Syahadat Sml, Ketua Umum Paguyuban Kecamatan Salang Masa Bakti 2014-2015. Juga Siswa Sekolah Anti Korupsi Aceh (saka) Angkatan Ke-v.

Terkait: #ALA-ABAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.