Mengenal Calon Bupati Aceh Tengah ke-20

Oleh: Yusradi Usman al-Gayoni*

Dalam sejarah kepemimpinan kabupaten Aceh Tengah, incumbent sekarang merupakan bupati ke-18, setelah tahun 2004-2005 bertindak sebagai Pejabat sementara (Pjs). Kemungkinan, sebelum pemilukada dilangsungkan, jabatannya akan di-pjs-kan. Karena, yang bersangkutan—Nasaruddin—akan ikut maju dalam pemilukada bupati Aceh Tengah mendatang. Saat ini, nama-nama bakal calon bupati Aceh Tengah terus bermunculan dalam masyarakat Takengon, mulai dari Abulia Ibrahim, Basri Arita-Ishak MS, Bazaruddin Banta Mude-Rasyidin Sali, Iklil Ilyas Leube, Mahreje Wahab, Mursyid, Muslim Ibrahim, Mustafa Alamy, Nasaruddin-Khairul Asmara, Syafaruddin, Wahab Daud-Sugeng, sampai Zulkifli Rahmat-Ismaniar (secara alfebetis).

Dari keseluruhan calon tersebut, ada yang merupakan wajah lama. Artinya, dalam pemilukada sebelumnya pernah mencalon diri baik sebagai bupati maupun sebagai wakil bupati, seperti Mahreje Wahab (pemenang ke-2), Mursyid (wakil bupati), dan Nasaruddin (incumbent/yang menjabat sekarang). Dengan demikian, kesembilan paket calon bupati lainnya merupakan wajah baru. Walaupun ada yang sudah dikenal, namun ada pula yang terbilang baru dalam kehidupan sosial-politik di Takengon.

Di lain pihak, melihat banyaknya calon yang muncul, merupakan hal yang positif bagi perkembangan dunia perpolitikan di Aceh Tengah. Dalam hal ini, bisa dilihat bahwa pertama: pada dasarnya banyak calon pemimpin di Aceh Tengah [walaupun dalam lingkup kabupaten]. Meskipun, dalam kenyataannya, proses kaderisasi dan regenerasi kurang berjalan dengan baik baik dalam tubuh partai politik sendiri maupun organisasi kepemudaan. Kaderisasi ini merupakan salah satu masalah akut organisasi-organisasi Gayo, sejak tahun 1947. Disamping itu, di Aceh Tengah sendiri masih berkembang budaya ulen aku mangan poa (‘duluan saya makan garam’/senioritas). Saat ini, muncul pula wacana kursi Aceh 2 yang berasal dari poros tengah-tenggara yang juga berasal dari Takengon, seperti Mursyid, Linggadinsyah, Nasaruddin, dan Rahmad Salam. Bahkan, Mursyid–anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Provinsi Aceh–sempat masuk bursa calon gubernur bersama Nova Iriansyah [anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia]. Sudah barang tentu, hal tadi merupakan sebuah perkembangan yang positif.

Kedua, adanya [tingginya] ruh, semangat, dan upaya perubahan (munetah) dengan menjadikan Takengon lebih baik. Singkatnya, bagaimana mengutamakan kepentingan dan memuliakan masyarakat Takengon di atas segalanya. Walaupun setelah kepemimpinan berjalan, bupati yang terpilih seringkali melupakan amanah, tanggung jawab, dan janji-janji semasa kampayenya (sebatas dagelan politik). Sebaliknya, hanya mengurusi sebagian kecil rakyat, yang tidak lain adalah partai politik pengusung, tim sukses, pemodal (kontraktor), keluarga [istri, anak, cucu, dan keluarga dari pihak pedih dan ralik], clan (belah) dan golongan tertentu. Pada akhirnya, pemerintahan yang berjalan lebih sebagai “pemerintah keluarga besar” yang bersifat family centris (pemili).

Sementara itu, rakyat hanya pasrah menerima (mu melas) karena terlalu baik, lebih memilih diam, bermemori pendek (cepat lupa), dan mudah memaafkan. Toh, bagi mereka, ada tidaknya pemerintahan, nasib mereka tidak akan banyak berubah. Mereka juga sudah terbiasa “dipermainkan,” “dijadikan objek,” dan bersiap-siap untuk dilupakan sekaligus ditinggalkan setelah pemilukada usai. Yang terpenting, mereka (masyarakat) bisa beribadah dengan baik, makan, dan membesarkan anak (keriliken gere mu pengkil). Pada akhirnya, masyarakat pun akan semakin apatis. Dan, berorintasi pada materi menjelang/pada saat pemilikukada/legislatif berlangsung.

Menyelami Calon

Bila ditelisik lebih jauh, kebanyakan bakal calon yang ada berprofesi sebagai birokrat. Lalu, diikuti wakil rakyat [Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia], politisi, pengusaha, akademisi, dan polisi. Sejauh ini, di tempat dan daerah tertentu, calon tertentu sudah cukup dikenal dengan baik oleh masyarakat Gayo [dari tanoh Gayo]. Misalnya, dalam kehidupan sosial masyarakat Gayo di Medan atau di tempat lainnya. Begitu juga di kantor pemerintahan tertentu dan dalam dunia perpolitikan di tingkat kabupaten atau provinsi. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi keseluruhan calon. Lebih-lebih, calon yang relatif baru dikenal masyarakat. Persoalannya adalah tidak semua masyarakat mengenal dengan baik calon reje yang akan mengimami mereka nantinya. Lebih-lebih, sajian informasi terkait calon-calon tersebut masih cukup dangkal. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengenalan (pencerdasan) yang berkesinambungan dari pelbagai elemen sipil yang bersifat independen di Aceh Tengah. Akibatnya, masyarakat yang punya hak pilih dapat akan mengetahui latar dan kredibilitas calon pilihan mereka.

Lebih-lebih lagi, masyarakat kita—meski tidak semua—masih cenderung berprasangka negatif, mudah melabeli dan men-judge serta melakukan pembenaran terhadap seseorang tanpa mengecek kebenaran informasinya. Misalnya, si A: orangnya agamais (mu betih/agama), B: berlatar preman, C: suka main perempuan (bebanan), D: korupsi (mangan sen), dan lain-lain. Kalau simpulannya benar dan sesuai dengan fakta di lapangan, tentu tidak menjadi masalah. Sebaliknya (kalau salah), stigma yang demikian akan berdampak tidak baik bagi diri (yang melabeli), [calon] yang bersangkutan, dan kehidupan sosial-kemasyarakatan terkait pemilukada. Lebih luas, akan memengaruhi persepsi pemilih yang lain dalam menetapkan pilihannya. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa masyarakat, khususnya yang punya hak pilih harus mengecek silang akan kebenaran informasi tersebut [selain mengetahui calon-calon yang ada secara mendalam/sebelum menetapkan pilihan]. Dengan demikian, tidak akan ada satu calon pun yang akan dirugikan.

Meski tim sukses (termasuk keluarga) sudah mulai bergerak/kampaye (berjualan dagangannya), tapi masyarakat perlu lebih cerdas dan kritis dalam mengenali calon [tidak menilai sebatas “kulit luar”]. Dengan pengertian lain, tidak menerima mentah-mentah informasi yang disampaikan tim sukses. Karena, yang namanya pedagang, pasti akan berusaha menarik minat pembeli dan mengupayakan dagangannya laku. Di sisi lain, di tengah keterbatasan informasi yang diterima masyarakat, perlu informasi pembanding dan tambahan (second opinion) terhadap calon. Dengan begitu, lungi e énti langsung i doloten, pit te énti langsung i loahen. Di lain pihak, masyarakat perlu proaktif dan berturut serta dalam menyelami calon-calon tersebut.

Lebih dari itu, pemilih harus bersikap jujur dan objektif dalam menilai segala kelebihan dan kelemahan calon, termasuk incumbent sekarang. Di tengah kelebihan, pasti ada kekurangan. Karena, tidak ada kesempurnaan yang hakiki. Sebaliknya, di tengah kekurangan [salah, tersandung kasus hukum, dan “cacat moral” misalnya] pasti ada kelebihannya. Dengan upaya pencerdasan yang terus-menerus dilakukan, diharapkan masyarakat Aceh Tengah yang punya hak pilih dapat menentukan pilihannya dengan bijak, benar, dan baik. Semoga!

*Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Aceh Tengah Periode 2007-2010