Penyelesaian Masalah Air ?

Oleh: Yusradi Usman al-Gayoni*

Meski sudah berjalan beberapa hari berlalu, namun masalah air tetap menarik untuk dikaji. Terlebih lagi, di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, rasanya permasalahan air [minum] ini tak kunjung selesai. 22 Maret 2011 yang lalu, dunia kembali memperingati Hari Air Dunia (World Water Day). Tahun 1992, World Water Day dicetuskan saat digelar United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) atau Konferensi Bumi oleh PBB di Rio de Janeiro. Pada Sidang Umum PBB ke-47, tanggal 22 Desember 1992, keluarlah Resolusi Nomor 147/1993 yang menetapkan pelaksanaan peringatan World Water Day setiap tanggal 22 Maret. Kemudian, tahun 1993, diperingati-lah hari air dunia untuk pertama kali. Peringatan ini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat se-dunia akan pentingnya air bagi kehidupan. Selain itu, melindungi pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Tema yang diangkat tahun ini adalah “Water for Cities, Responding to The Urban Challenge” [Air Perkotaan dan Tantangannya] “.

Air Minum

Salah satu masalah berkepanjangan yang melilit Takengon adalah soal air minum. Ironis memang. Tapi, itulah kenyataan pahit yang harus ditelan masyarakat. Padahal, Takengon dengan Danau Laut Tawar-nya merupakan daerah penyangga air bagi kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Biruen, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe. Namun, masyarakat di daerah penyangga airnya sendiri tidak mendapatkan kebutuhan air minum yang cukup. Kurangnya pasokan air minum ini sudah jadi hal yang biasa bagi masyarakat. Masyarakat harus mendapatkan air secara bergiliran. Saat pasokan air datang, masyarakat bisa menikmati air dengan menampunya terlebih dahulu. Sebaliknya, masyarakat harus bersabar beberapa hari untuk menunggu datangnya aliran air minum kembali dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tawar. Bisa dibayangkan, betapa tersiksanya masyarakat Takengon saat aliran air minum terhenti? Terlebih, saat memenuhi kebutuhan sehari-hari, beribadah, dan lain-lain.

Tak berhenti di situ. Saat air minum datang, biasanya air yang diterima masyarakat pun kotor dan tidak layak diminum. Pun demikian, masyarakat tetap bersabar, berbaik hati, dan (umumnya) pasrah menerima keadaan. Tak jarang, masyarakat pun sampai harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya, dibeli ke Pestak—nama sebuah tempat di Takengon. Saya tidak tahu pasti, apakah pejabat publik di daerah ini juga mengalami hal yang sama? Kalau iya, berarti mereka masih punya hati dan peka terhadap penderitaan rakyatnya. Kalau sebaliknya, sungguh miris. Berarti, kemel [tahu dan punya malu] jadi sesuatu yang mahal di negeri Adi Genali ini.

Selain bertautan dengan peringatan World Water Day, masalah ini semakin revelan dengan pemilihan kepala daerah (pemilu kada) yang akan digelar tahun ini. Beberapa tahun terakhir, pelbagai elemen masyarakat sipil sering turun ke jalan untuk menyuarakan persoalan tersebut. Alhasil, rencana kenaikan tarif air pun akhirnya dibatalkan PDAM Tirta Tawar baru-baru ini. Karena air merupakan kebutuhan vital dan jadi salah satu hak asasi manusia, maka sudah sepatutnya perhatian para bakal/calon bupati Aceh Tengah—yang diperkiran sementara berjumlah 12 orang—tertuju pada masalah ini. Dengan kata lain, para bakal/calon yang akan bertarung dalam pemilu kada [terlebih, saat sudah terpilih] harus mampu menyelesaikan masalah dimaksud selama kepemimpinannya.

Dalam kaitan tersebut, masyarakat Takengon harus membuat kontrak politik dengan calon-calon yang bisa menggaransi penyelesaian masalah ini [selain masalah selisih jumlah penduduk yang berakibat pada naiknya kursi anggota DPRK Aceh Tengah 2009-2014 (dari 25 jadi 30 kursi), pelbagai kasus korsupsi seperti yang diungkap LSM Jang-Ko, mensejahterakan petani (khususnya petani kopi—sebagai nadi kehidupan Gayo), ekologi Lut Tawar dan Takengon yang kian kritis, (masih) rendahnya kualitas pendidikan Takengon, STAI Gajah Putih yang tidak kunjung negeri, warisan sosial-budaya yang kian tergerus, dan lain-lain]. Misalnya, di atas hitam-putih; kurang dari enam bulan atau dalam satu tahun kepempinannya, air bersih, berkualitas, dan sehat harus dapat dinikmati masyarakat. Minimal, rumah-rumah warga harus sudah terairi ari minum.

Kalau tidak, calon [bupati yang terpilih nantinya] harus mundur dari jabatannya sebagai konsekuensi dari pelanggaran kontrak politiknya dengan masyarakat. Dengan demikian, kontrol sosial dari masyarakat pun semakin baik—selain dari DPRK—dan pimpinan daerah ini bisa fokus dan maksimal dalam melayani masyarakatnya [bukan untuk dilayani]. Sebaliknya, bupati yang terpilih pun [tanpa diminta], harus tahu diri, kemel, dan berjiwa besar untuk mundur saat tidak lagi mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Ditambah, pelbagai persoalan sosial-kemasyarakatan dalam lingkup kekabupatenan lainnya. Apakah bisa? Dengan ketersediaan anggaran, SDM, infrastruktur yang sudah ada, dan lobi ke provinsi dan pusat [sekiranya kurang anggaran], tentu saja bisa. Tinggal lagi, perlu political will, kebijakan visioner, dan ketegasan dari bupati terpilih nantinya.

Restorasi Kemel

Bila direnungkan lebih jauh, ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan di daerah ini [umumnya tanoh Gayo]. Diantaranya, salah be tégah, benar be papah dan besi-inget^{^}tén (amar ma’ruf nahi munkar) tidak lagi berjalan di atas rel-nya. Lebih dari itu, seperti yang disampaikan sebelumnya, kémel [tahu dan punya malu] tidak lagi berwujud dalam keseharian masyarakat ini. Lebih-lebih, bagi para pemimpin dan pejabat publik lainnya. Mereka tidak lagi kemel bila tidak benar, jujur, terbuka, amanah, dan tanggung jawab. Sehingga, segala sesuatunya [yang tidak baik dan salah] menjadi pembenaran sosial (diamini). Jangankan dalam pengejawantahannya, dalam definisi dan pemaknaannya pun, masyarakat kita semakin jauh. Hal ini disebabkan karena hilangnya karakter, sistem nilai, dan (budaya) salah be tégah, benar be papah, besi-inget^{^}tén, dan kémel tadi.

* Koordinator Divisi Sosial Budaya Forum Penyelamatan Lut Tawar (November 2009-sekarang)