by

Aksi Mahasiswa Tolak Lembaga Wali Nanggroe di Banda Aceh Ricuh

Aksi penolakan Lembaga Wali Nanggroe di Banda Aceh. (Ist)
Aksi penolakan Lembaga Wali Nanggroe di Banda Aceh. (Ist)

Takengon | Lintas Gayo – Aksi ujuk rasa penolakan Qanun Nanggroe dan bendera serta Lambang Aceh di Banda Aceh berakhir ricuh akibat salah satu oknum aparat keamanan menendang api yang di dinyalakan pendemo dari aktivis Gerakan Gayo Merdeka dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari tempurung kelapa di Depan Gedung DPR Aceh, Jum.at (22/3).

Dalam pers rilis yang di terima Lintas Gayo  sabtu (23/3) aktivis Gayo Merdeka dan GMNI melakukan unjuk rasa didepan kantor DPRA dengan tema “Menolak Pengesahan Qanun Wali Naggroe Bendera dan Lambang” karena dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945 dan terkesan Qanun tersebut  aspirasi segelintir elit politik.

Aksi tersebut awalnya berlangsung damai namun setelah berlangsung selama 1 jam pihak kepolisian Poltabes Banda Aceh malah melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa dan membubarkan secara paksa para aktivis tersebut.

Sementara itu Koordinator aksi, Jawahir Putra telah memberitahukan melalui surat ke Poltabes 3 hari sebelum aksi, jadi tidak ada alasan polisi membubarkan massa yang tergabung dalam Gayo Merdeka yang berdemo.

Suasana aksi tolak Lembaga Wali Nanggroe. (Ist)
Suasana aksi tolak Lembaga Wali Nanggroe. (Ist)

Dalam orasinya mahasiswa menyuarakan bahwa DPRA buta dan tuli karena tidak mendengarkan aspirasi masyarakat wilayah tengah dan mereka hanya menanggapi aspirasi mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ini dibuktikan dengan disahkannya 3 qanun tersebut. Tindakan DPRA selama ini juga telah menciderai semangat dan roh demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia umum, Aceh khususnya.

Disebutkan, aksi aparat kepolisian yang dianggap brutal tersebut akan mereka tuntut secara hukum karena ini merupakan pelanggaran HAM berat dan menciderai hak-hak demokrasi yang berlangsung dinegara kesatuan Republik Indonesia.

Mereka akan melaporkan kejadian ini kepada Komisi 3 DPR RI , KAPOLRI, KOMPOLNAS, KOMNAS HAM, dan Kapolda Aceh untuk mencopot Kapoltabes Banda Aceh dan menindak oknum kepolisian yang melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap aktivis mahasiswa Gayo Merdeka dan GMNI.

Menurut Jawahir Putra, wilayah tengah sebagai benteng nasionalisme harus mendapat perhatian serius dari presiden Republik Indonesia dan aspirasi masyarakat wilayah tengah yang menuntut pemekaran wilayah (Provinsi Aceh Leuser Antara), harus sesegera mungkin dilahirkan demi tegaknya Negara kesatuan Republic Indonesia dan terjaganya kebhinekaan Tunggal Ika.

Dalam aksi tersebut tidak ada angora DPRA yang menemui massa.

Suasana aksi penolakan Lembaga Wali Nanggroe. (Ist)
Suasana aksi penolakan Lembaga Wali Nanggroe. (Ist)

Aksi Solidaritas di Depan POLRES Aceh Tengah

Sementara itu, kejadian yang menimpa aktifis dan mahasiswa yang nenolak Pengesahan Qanun Wali Nanggroe, Bendera dan Lambang” di Banda Aceh (22/3) menuai aksi solidaritas dari aktivis dan mahasiswa yang berda di Takengon.

Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Polres Aceh Tengah Sabtu (23/3).

Dalam aksi damai tersebut aktivis dan mahasiswa mengelar beberapa sepanduk bergambarkan pemukulan aktivis Gayo Merdeka, Bendera Merah Putih serta bendera GmnI dengan melakukan tuntutan agar mencopot Kapoltabes Banda Aceh dan menindak oknum polisi yang memukul aktifis Gayo Merdeka Waladan Yoga. (SP)

Comments

comments

News