Redelong | Lintas Gayo – Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus berbenah dan berupaya memperbaiki pelayanan publicnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat atas tersedianya pelayanan yang berkualitas.
Seluruh penyedia layanan, dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus mengacu pada standar pelayanan, dalam melaksanakan tugas baik rutin, pelayanan maupun penugasan harus sesuai dengan standar operasional prosedur. Salahsatu tujuan dari penerapan standar operasional prosedur ini adalah, untuk mengurangi resiko kesalahan yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan tugas. Disisi lain dengan adanya standar operasional, akan dapat memberikan jaminan atas kepastian hukum kepada pemberi layanan dalam melaksanakan tugasnya.
Demikian disampaikan oleh Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah pada pembukaan pelatihan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP), Standar Pelayanan (SP) dan workshop review capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Senin 19 Mei 2014.
Pelatihan ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setdakab Bener Meriah melalui DPA Tahun 2014 nya, bekerja sama dengan Program KINERJA-USAID yang menghadirkan narasumber dan fasilitatornya untuk memfasilitasi kegiatan selama lima hari tersebut.
Selama pelatihan dan workshop tersebut, peserta dibekali dengan pemahaman tentang peraturan terkait dengan SOP-AP, SP dan SPM. Selanjutnya peserta juga diberikan ketrampilan tehnis melalui praktek dan diskusi kelompok dalam menyusun SOP-AP dan SP serta tehnik melakukan perhitungan SPM. Fasilitator juga mempresentasikan pengalaman dan praktek baik penerapan SOP-AP, SP dan SPM dari berbagai daerah.
Setelah pelatihan dan workshop ini dilaksanakan, bagian organisasi akan membentuk Tim untuk melakukan asistensi penyusunan SOP-AP dan SP serta melakukan monitoring secara berkala terhadap penerapannya diseluruh SKPK dan unit layanan.
Bagian Organisasi juga akan menyusun rencana aksi bersama untuk pemenuhan SPM di 15 bidang tersebut, diantaranya kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak serta 12 SPM lainnya.
Kita berharap, seluruh SKPK terkait, dapat meningkatkan capaian masing-masing indicator SPM nya pada tahun 2014 dan 2015. Namun ini semua perlu dukungan dan komitmen semua pihak, baik dijajaran eksekutif dan legislatif, ujar Haili Yoga.
Salahsatu upaya untuk mempercepat pencapaian SPM, masing-masing SKPK harus melakukan perhitungan pembiayaan SPM nya, sehingga SKPK memiliki kegiatan yang jelas dan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan serta proyeksi kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan capaian masing-masing indicator SPM melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis SPM.
Bagian Organisasi dalam hal ini, sesuai dengan peran dan fungsinya adalah melakukan fasilitasi dan koordinasi untuk kegiatan seperti ini, disamping kami juga memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja serta hal lainnya terkait dengan agenda pelaksanaan reformasi birokrasi. (Dicky Ariesandi)
