Hanya KPA Yang Menginginkan Pengukuhan Wali Nanggro

Aramiko Ari Tonang *

Hanya Sekelompok PA/KPA yang menginginkan Pengukuhan Wali Nanggroe, tidak benar seperti yang di sampaikan Abdulah Saleh dalam pemberitaan Pada Tanggal 25-11-2013 “Kami berkeyakinan dominan rakyat Aceh mengharapkan wali nanggroe dapat segera dikukuhkan,” Ini pernyataan yang di sampaikan Abdullah Saleh yang merupakan Politi PA di DPR Aceh adalah sebuah ungkapan ketakutan akibat banyaknya rakyat aceh yang menolak Qanun Wali Nanggroe akibat tidak ada pengaruh terhadap peningkatkan kesejahteraan rakyat aceh.

Atas dasar itu hampir 90% rakyat aceh menolak Qanun tersebut karena masyarakat aceh hari ini sudah cerdas dan mengetahui mana pemimpin yang benar-benar membela kepentingan rakyat, seharusnya Pemerintahan Zikir hari ini lebih mengedepankan Qanun-Qanun yang bersifat untuk bagaimana rakyat aceh bisa menciptakan Mesin Uang dan membuat Lapangan Pekerjaan dengan Memanfaatkan sumber daya alam dan SDM yang ada, sehingga apa yang menjadi kekawatiran rakyat aceh tentang jaminan hidup di masa yang akan datang lebih menjanjikan.

Bukan malah seperti yang dirasakan Masyarakat aceh hari ini yang hanya mendapatkan Janji-Janji palsu Zikir yang telah Merusak kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah Zikir, dulu terkenal Ketakutan Penjajah Dengan “Tipu Aceh”, tapi hari ini di bawah kepemerintahan Zaini-Muzakir Rakyat aceh ternyata sudah Telak terkena Warisan Tipu Aceh yang seharusnya hal itu di utarakan kepada Penjajah Tempo dulu tapi hari ini Pemerintahan Zaini – Muzakir menggunakan tipu aceh itu kepada Rakyatnya sendiri sungguh ironis hal ini terjadi hanya demi kepentingan segelintir Elit sehingga pemimpin Zikir justru mengorbankan Rakyatnya sendiri, ini sangat tidak mencerminkan sosok Raja Iskandar Muda pada saat itu memimpin aceh.

Tidak usah jauh kita ambil perbandingannya, masih Lebih Baik di masa pemerintahan Aceh di Bawah Kepemimpinan Irwandi Yusuf yang sangat dekat dengan Rakyat, tapi Irwandi yusuf punya kesalahan sehingga dia tidak bisa lagi menjadi Gubernur Ke Dua Kalinya akibat dia Lebih Membela Kepentingan Rakyat Aceh daripada Kepentingan Partai Aceh, sehingga beliau tidak lagi pendapat dukungan dari Partai Aceh yang selalu menggunakan Jasa Premanisme untuk mencapai tujuannya.

Penolakan terhadap Qanun Wali Nanggroe, Bendera Dan Lambang Aceh malah di tolak dari banyak kalangan Ulama Aceh, karena merut para ulama Qanun-qanun tersebut tidak di anggap penting terhdap perubahan Sosial (Ekonomi) masyarakat sehingga Para ulama lebih mengutamakan Qanun Jinayah, ini juga bukti Rill sebuah sikap penolakan terhadap qanun yang di paksakan oleh Elit PA yang tidak bertanggung jawab dan terkesan nafsu tersebut adalah Nafsu Setan yang sudah jelas menjadi Musuh nyata bagi setiap Rakyat Aceh.

Di tambah dengan surat koreksian dari Mendagri terkait Persetujuan Pusat terhadap Qanun yang tidak sesuai dengan hasil Perdamaian tersebut, ada banyak Qanun yang tidak Bermanfaat di paksakan Pemerintah Zaini-Muzakir untuk segera di sahkan sehingga sudah terlihat secara jelas bahwa keinginan Pemerintah Aceh hari. Ini lebih mengedepankan Kepentingan Kelompok Elit PA dari pada Kepentingan masyarakat aceh yang sebagian besar masih Menderita akibat desakan Hidup yang semakin susah Rakyat aceh menghadapinya.

Pemerintah aceh hari ini terkenal dengan Sikap Otoriternya yang dulu sangat membenci sitem Pemerintahan Orde Baru, tapi mengapa sistem itu malah di terapkan oleh Pemerintah aceh hal ini terbukti dengan banyaknya kejadian di aceh seperti Tewasnya Tgk Cage di Biren akibat di anggap menghalang-halangi tujuan Partai Aceh sehingga demi kepentingan Duniawi semata mereka Tega menghilangkan Hak hidup Saudaranya sendiri, walaupun hal ini masih menjadi Dugaan kuat masyarakat bahwa lejadian yang menimpa Tgk Cage ini erat kaitanya dengan Konflik Politik pada saat Pra PILKADA Aceh pada saat itu, dan masih banyak kejadian-kejadian lain yang hampir sama kasusnya.(Rel)

*Ketua GMNI Aceh Tengah