Takengen|Lintas Gayo-Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang sudah mengumumkan pemindahan status tanggap darurat ke peralihan pemulihan, gempa Aceh Tengah dan Bener Meriah, juga memindahkan posko induk dari Bener Meriah ke Takengen.
Hal itu diumumkan gubernur saat usai rapat koordinasi, Rabu (17/7/2013) di Oproom Sekdakab Aceh Tengah. Usai mengumumkan peralihan status itu, gubernur menyelenggarakan konferensi pers. Saat itulah Zaini Abdullah dicecar pertanyaan oleh wartawan. Bahkan ada pertanyaan wartawan yang tidak dijawab gubernur.
“Dana tanggap darurat senilai Rp 64 milyar lebih yang bersumber dari APBA, mengapa sampai belum dicairkan. Apakah dana itu siap pakai, berapa persen sudah disalurkan,” tanya Bahtiar Gayo, wartawan Waspada.
Selain menanyakan persoalan dana, wartawan senior ini juga mempersoalkan tehnis design tugas yang diterapkan gubernur dalam mengambil alih pengendalian tanggap darurat. “Mengapa para kepala dinas SKPA, tidak pernah ikut rapat saat diselenggarakan rakor, di mana mereka berkantor,” tanya Bahtiar.
Mendapat pertanyaan serius itu, gubernur tersentak. Persoalan dana tidak dijawab gubernur di hadapan peserta rakor itu. Namun untuk persoalan SKPA, Zaini Abdullah menyebutkan, walau tidak hadir kepala SKPA, namun sudah ada orang kepercayaan dalam menangani tugas di Aceh Tengah.
“Memang benar kepala SKPA tidak hadir di Aceh Tengah, namun seluruh tugas yang dipercayakan kepadanya, semua dapat dilaksanakan dengan baik, “ jelas Zaini Abdullah.
Selain mempersoalkan dana dan SKPA, Bahtiar Gayo juga mempertanyakan sikap gubernur dalam memperjuangkan anggaran untuk perbaikan infrastuktur akibat gempa itu. Tahun anggaran 2013 berapa direncanakan dan tahun 2014 berapa, karena mengharapkan kekuatan Pemda Aceh Tengah tidak mungkin persoalan yang besar itu mampu diselesaikan.
Namun gubernur tidak memberikan jawaban yang pasti. Demikian juga ketika dipersoalkan tentang perbaikan ekonomi rakyat yang hancur akibat gempa, orang nomor satu di Aceh ini menjawabnya dengan klasik.
Demikian dengan pertanyaan Jurnalisa, wartawan harian Orbit yang meminta agar gubernur menambah anggaran untuk perbaikan rumah. Dimana presiden SBY sudah menjanjikan akan menyediakan dana Rp 40 juta untuk rumah yang rusak berat Rp 20 juta untuk rusak sedang dan Rp 10 juta untuk rusak ringan.
Gubernur tetap tidak memberikan jawaban pasti. Gubernur hanya menjelaskan penggunaan anggaran senilai Rp 64 milyar yang dipergunakan untuk tanggap darurat dan kini dialihkan ke masa peralihan pemulihan.
Dana tanggap darurat ke masa peralihan pemulihan, Rp 64,9 milyar lebih itu, dipergunakan untuk 6 item kegiatan. Untuk pangan dan logistik Rp 21 milyar. Fisik Rp 25 milyar, kesehatan Rp 1,8 milyar, Bina Marga Rp 721 juta, pendidikan Rp 13,8 milyar dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh Rp 1,96 milyar.
Catatan Lintas Gayo, Aceh Tengah sudah mengeluarkan dana tanggap darurat Rp 300 juta ditambah dengan dana dari BNPB Rp 800, sementara dari APBA yang dikelola propinsi Aceh senilai Rp 64 milyar lebih, belum diketahui penggunaannya. (Zan KG/LG12)
