by

Kisruh PAN Bener Meriah Akan Panjang

Redelong | Lintas Gayo : Kisruh ditubuh Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bener Meriah sejak beberapa hari belakangan ini nampaknya akan berbuntut panjang. Pasalnya, proses pergantian pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Bener Meriah tidak melalui mekanisme partai yang berlaku dan sejumlah kader partai menyatakan keberatan.

Sebelumnya, sudah direncanakan akan digelar Musyawarah Daerah (Musda) DPD PAN Bener Meriah pada tanggal 16 April 2011 yang diketuai Nurul Huda selaku Organizing Committee (OC) dan Bustamam Ardi sebagai Steering Committee (SC).

Namun, bukan restu untuk melaksanakan Musda yang diterima oleh DPD PAN Bener Meriah tapi justru Surat Keputusan (SK) penunjukan Caretaker atas nama Anwar Abdullah, SE yang juga menjabat sebagai Sekretaris Badan Pemilu (Bapilu) DPW PAN Aceh dan berdomisili di Bireuen.

“Kami sudah melakukan persiapan matang untuk gelar Musda, namun pihak DPW justru membekukan kepengurusan DPD secara sepihak dan menggagalkan rencana Musda tersebut,” ujar Zarmiza SH, Ketua DPD PAN Bener Meriah, (16/4) lalu.

Pengakuan Zarmiza, pihaknya telah menyampaikan persoalan ini secara resmi kepihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP)di Jakarta agar dilakukan penyelesaian persoalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Terkait atas penunjukan Anwar Abdullah ini sebagai pejabat sementara Ketua DPD PAN Bener Meriah, dirinya tidak bersedia menberi penjelasan rinci saat ditemui  Lintas Gayo di mess Pemkab Bener Meriah beberapa hari lalu.

“Saya tidak bisa menjelaskan pertanyaan anda tersebut karena menyangkut internal partai,” kata Anwar singkat.

Secara terpisah salah seorang pengurus harian DPD-PAN Bener Meriah yang telah dibekukan, Suhandi  menjelaskan apa yang telah di buat oleh Pejabat Sementara ketua DPD PAN  mengenai pembentukan panitia pelaksana (OC) dan panitia pengarah (SC) Musda DPD-PAN Bener Meriah ke ll menyalahi aturan.

“Panitia Musda yang baru bentukan Anwar Abdullah bukan dari kader partai PAN atau simpatisan. Dan kami tidak bisa terima hal tersebut,” kata Suhandi, Kamis (21/4) yang diamini oleh 3 orang ketua DPC serta sejumlah  pengurus dari  5 DPC yang diakui kepengurusannya oleh DPW PAN Aceh.

Sejumlah Ketua DPC tersebut diantaranya Jamaluddin (Ketua DPC Bandar), Iskandar (Ketua DPC Wih Pesam), Adli Yoga (Ketua DPC Pintu Rime Gayo) dan sejumlah Ketua DPC lainnya mengaku sangat kecewa atas keputusan DPW PAN Aceh tersebut dan dianggap sepihak dan diluar prosedur yang telah ditetapkan partai dan akan melakukan upaya-upaya agar proses Musda dikembalikan ke aturan partai.(udin)

Comments

comments