Takengon | Lintas Gayo – “Walaupun Malik Mahmud banyak mengetahui sosok Hasan Tiro, tetapi dia tidak sejajar dengan Hasan Tiro, Kalau saya katakan, kemampuan beliau untuk memimpin Aceh belum ada,” kata Linggadinsyah, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berbicara pada konferensi pers bertajuk, masyarakat Gayo menolak pengukuhan Malik Mahmud Sebagai Wali Nanggroe, Mendesak Pemerintah Pusat segera sahkan peraturan pemerintah tentang provinsi ALA, Sabtu (14/12/2013) siang, di Hotel Darussalam Takengon.
Lingga berpendapat, Qanun Wali Nanggroe (QWN) tidak dapat ditolak karena telah menjadi undang-undang. Namun dirinya mempertanyakan kelayakan Malik Mahmud menjadi Wali Nanggroe (WN).
“Diperlukan mekanisme mencari pengganti WN, Kita bisa cari dengan cara demokrasi,siapa yang bisa mempersatukan Aceh, siapa yang bisa menjadi tokoh dan teladan, itu yang kita inginkan,” ucapnya saat itu dihadapan wartawan.
Ditambahkannya, Malik Mahmud mungkin hanya bisa mempersatukan GAM, tetapi dirinya tidak yakin Malik Mahmud mampu mempersatukan masyarakat Aceh.
Ditemani tokoh KP3ALA Syukriansyah, tokoh adat M Jusin Saleh dan Zam-zam Mubarak, Linggadinsyah melanjutkan, sebagai senior GAM, harusnya Wali Nanggroe ada untuk mempersatukan Aceh, “Kita butuh sosok yang bisa mempersatukan Aceh mulai dari Banda Aceh hingga ke wilayah tengah sampai ke wilayah Barat Selatan dan timur,” jelasnya.
Dilanjutkan Linggadinsyah, bersama rekan-rekan kombatan lainnya, dulu berjuang untuk mensejahterakan rakyat Aceh, tetapi setelah nota kesepahaman Helsinky, arah perjuangan sudah mulai kabur dan berubah. “Sekarang semua kepentingan hanya untuk kelompok-kelompok yang tidak jelas, saya bukan tidak mau membela GAM, tetapi arahnya sekarang bagaimana?,” tegas mantan jubir Partai Aceh ini. (Katiara)
Baca Juga:
Sejak 1939, Tidak Ada Wali Nanggroe
