Redelong | Lintas Gayo– Soal pelebaran jalan masyarakat merasa dirugikan. Melihat keadaan di lapangan yang merugikan masyarakat, ahirnya 30 warga Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah mendatangi kantor DPRK setempat, Senin (2/11/2015) untuk meminta solusi atas kerugian yang dialami masyarakat.
30 perwakilan masyarakat ini, diterima oleh Ketua Komisi A Drs. Mansur Ismail. Warga ini mempersoalkan ruas jalan yang dilebarkan dibawah tanggungjawab provinsi, namun berada dalam wilayah hukum Bener Meriah.
Menurut Jawahir Syahputra yang menjadi juru bicara warga, pihaknya sangat menyesalkan sikap pemerintah dalam pelaksanaan pelebaran jalan tersebut. Tidak pernah melakukan kordinasi dengan pemilik tanah. Pelaksanaan proyek jalan ini terkesan seperti sudah disetujui oleh masyarakat secara keseluruhan.
Jawahir menjelaskan, dalam melaksanakan pelebaran jalan ada aturan yang harus dipatuhi. Seperti melaksanakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang masih ada hubungannya dengan tanah tersebut. Harus dilakukan sosialisasi dan musyawarah dengan pihak pemilik tanah, bukan langsung meratakan tanah masyarakat tanpa mempertimbangkan pihak yang dirugikan.
Akibat pelebaran yang tanpa persetujuan resmi dari pemilik tanah, dampaknya dirasakan masyarakat. Pipa air yang menjadi sumber kebutuhan hidup ini pecah dan putus. Kini masyarakat sangat kesulitan dalam mencari air.
Pemerintah Kabupaten juga tidak ada inisiatif untuk mengurusi rakyatnya yang kesulitan mencari air, akibat proyek pelebaran jalan tersebut. “ Sudah tanah dirampas air juga diputuskan. Meskipun ini jalan tanggung jawab pihak provinsi, tapi masih merupakan wilayah kerja Pemerintah kabupaten Bener Meriah,” sebut Jawahir.
Ketua Komisi A Drs. Mansur Ismail dalam pertemuan dengan masyarakat ini mengucapkan terima kasih atas informasi yang sudah di sampaikan kepada pihaknya. “Semua permasalahan ini akan kita tampung dan akan kita bicarakan, kami akan segera mengadakan rapat dengan asisten 1 Sekdakab Bener Meriah , M Jafar yang menangani masalah ini” sebut Mansur Ismail.
Ketua Komisi A meminta masyarakat untuk dapat menahan diri, tidak berbuat anarkis. “Tahan diri dulu jangan emosi, kami akan bicarakan ini dengan pihak terkait, pekerjaan ini harus dihentikan dulu, sebelum permasalahan ini selesai” sebutnya.
Namun Mansur Ismail tidak berani menjamin bila aktifitas ini tidak dihentikan, dan akan menyulut emosi warga. “Jika tidak dihentikan saya khawatir masyarakat akan menghentikan dengan cara sendiri. Sebelum ini terjadi harus diselesaikan dengan baik,” pintanya. (Red LG)
Comments are closed.