Redelong | Lintasgayo.com – Sejak dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bener Meriah oleh Pj Gubernur Aceh, Drs Haili Yoga M Si terus melakukan terobosan baik ditingkat Provinsi maupun Pusat.
Seperti yang kita ketahui beberapa pekan yang lalu, Pj Bupati Bener Meriah mengajak sejumlah Kepala SKPK untuk menemui Kementerian masing-masing guna untuk menjemput program yang dapat dilaksanakan di Bener Meriah.
Diantaranya Kementerian Perdagangan terkait Surat Keterangan Asal (SKA) untuk kopi, Kementerian Perhubungan terkait pelabuhan darat atau dry port, dan Kementerian lainnya.
Tidak sampai disitu, dalam memacu roda perekonomian dan pengentasan kemiskinan, Pj Bupati Bener Meriah menemui Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh.
“Kita harus berani, dengan komitmen bersama yang kuat, melibatkan seluruh pihak terutama DPRK demi Kabupaten Bener Meriah yang harus cepat berbenah terutama dalam menata infrastruktur yang akan memacu roda perekonomian di Kabupaten Bener Meriah, jika kita hanya bertumpu pada APBK semata itu akan sangat lama tercapai,”kata Pj Bupati Haili Yoga saat menemui Kepala Kanwil DJKN Aceh Sukriah H.G. Rabu, 10 Agustus 2022 di Banda Aceh.
Pertemuan Pj Bupati Bener Meriah dengan Kanwil DJKN Aceh tersebut dalam rangka menjalin kerjasama beberapa program kegiatan ke depan terutama dalam rangka penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah.
Sementara itu Kepala Kanwil DJKN Aceh, Sukriah menyampaikan beberapa program yang telah berjalan selama ini. Dia juga menyampaikan, DJKN Aceh berharap terbentuknya desa devisa dan desa wisata di bawah binaan DJKN Aceh yang mana segala bentuk faktor pendukung terbentuknya desa binaan tersebut akan dibantu melalui APBN termasuk infrastruktur.
“Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas perekonomian di Kabupaten Bener Meriah kami (DJKN-red)juga menawarkan program kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Publik Private Partnership (PPP) dengan skema pinjaman syariah,” ujarnya.
Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak (Pembayaran bertahap melalui APBK). Terang Sukriah.
Menanggapi hal tersebut Pj Bupati Bener Meriah, Drs Haili Yoga merespon tawaran tersebut dengan menyampaikan akan di musyawarahkan di daerah bersama seluruh stakeholder dan DPRK, sebab terkait hal itu membutuhkan keberanian dan komitmen bersama dalam menerima program ini, karena akan berdampak luar biasa besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bener Meriah, namun apabila tidak dengan pengelolaan yang tepat akan mewariskan dampak yang tidak baik terhadap penerus. (*)
Comments are closed.