Redelong | Lintas Gayo – Kebijakan Bupati Bener Meriah, Ruslan Abdul Gani yang tidak mengizinkan dua orang PNS menjadi komisioner Komite Independen Pemilihan (KIP), mendapat tanggapan dari masyarakat. Termasuk seorang aktivis Gayo Merdeka, Jawahir Syahputra.
“Saya tidak tau jelas apa yang sedang dipikirkan bupati kita, yang jelas Bupati tidak mengharai kewibawaan DPRK dalam proses seleksi KIP Bener Meriah,” kata Jawahir, Minggu (19/10/2013).
Jawahir menambahkan, Bupati Ruslan Abdul Gani terkesan terlalu ikut campur terkait masalah tersebut. “Sepertinya Pak Ruslan ada kepentingan politik, sehingga menghalang-halangi rencana pelantikan komisioner KIP terpilih, buktinya lulus dulu baru diprotes, ada apa?,” ujarnya.
Seharusnya kata alumnus Unsyiah ini, ketidak setujuan Bupati terhadap kedua PNS disampaikan dari awal, saat keduanya akan mengikuti tes. “Menjadi tidak rasional ketika sudah lulus dan ditetapkan sebagai komisioner terpilih tiba-tiba tidak diijinkan, ini jelas tidak rasional dan profesional,” ucapnya dengan nada kecewa.
Ditanya Lintas Gayo mengenai motif bupati, jawahir menegaskan, sesuai dugaan masyarakat Bener Meriah, bahwa bupati berkepentingan untuk menyelamatkan dua adik kandungnya yang ikut menjadi calon DPRK Bener Meroah, “Bupati Ruslan sepertinya ingin menyelamatkan dua orang itu, makanya mulai ikut campur,” tegasnya.
Cucu Almarhum Syiah Kuala ini juga menyarankan agar bupati bener meriah untuk segera melantik komisioner KIP terpilih, sebagai bentuk menghargai keputusan dewan dan bersikap profesional.
“Jika komisioner KIP yang dipilih DPRK segera dilantik, berarti Ruslan telah menjawab anggapan miring, bahwa tidak benar Ruslan berupaya membangun dinasti politik di Bener Meriah,” tutu Jawahir.
Seperti diketahui, dua orang PNS, masing-masing Sufianto (rangking 2), PNS pada sekretariat DPRK dan Sunaryadi, PNS pada sekretariat KIP Bener Meriah, dinyatakan lulus menjadi komisioner KIP Bener Meriah setelah melalui sejumlah tahapan tes yang dilakukan oleh panitia seleksi beberapa waktu lalu . (Ihfa/Tn)
