Redelong | Lintasgayo.com – DPD II Partai Golkar Bener Meriah hari menggelar rapat perdana di bawah kepemimpinan Plt. Ketua Golkar Aramiko Aritonang, acara yang dihadiri oleh Pengurus DPD II serta Pengurus Anak Cabang (PAC) membahas tentang persiapan pelaksanaan musda di Kabupaten Bener meriah, kegiatan tersebut di gelar di kantor Golkar Bener Meriah. Selasa (07/07/20)
“Tugas penting yang akan saya lakukan sesuai perintah Ketua DPD I Partai Golkar Aceh adalah, secepat mungkin mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah pada Agustus 2020,” ujar alumni MAN Simpang Tiga Bener Meriah ini.
Sebelumnya, kata Aramiko, banyak masukan dari Ketua dan Pengurus PAC yang lama maupun pengurus PAC yang baru tentang dinamika kepengurusan PAC yang baru.
“Dalam agenda Musda ini, 10 PAC di DPD II Bener Meriah merupakan pemilik suara terhadap pemilihan calon ketua DPD II Partai Golkar nantinya, sehingga perlu sejak dini di selesaikan dengan harapan agar tidak ada permasalahan di saat Musda nanti,” terangnya.
Menurut Aramiko, usulan-usulan terkait semua PAC tersebut nanti akan ia sampaikan dan konsultasikan dengan Ketua DPD I Partai Golkar Aceh Drs H TM Nurlif di Banda Aceh.
“Hal ini supaya seluruh masukan dan pertanyaan kawan kawan pengurus DPD II ada gambaran jelas dengan nantinya pentunjuk lanjutan dari DPD I Partai Golkar Aceh,” terang mantan Ketua BEM Fisipol UGP yang pertama ini.
Rapat yang digelar ini, lanjut Aramiko, merupakan arahan serta amanah dari ketua DPD I Golkar Aceh Drs H TM Nurlif yang menekankan kepada Plt Ketua DPD II Partai Golkar Bener Meriah agar menjaga Stabilitas situasi politik dan merangkul semua kalangan demi kelancaran kerja kerja pemerintah kedepan sehingga apa yang menjadi cita cita masyarakat bener meriah dapat tercapai.
Walaupun tugasnya sebagai PLT. Ketua Golkar di Bener Meriah cukup singkat namun dirinya mengaku akan melaksanakan amanah tersebut secara maksimal untuk kepentingan Partai Golkar khususnya di Bener Meriah.
“Karena perintah DPD I Partai Golkar Aceh itu harus dilaksanakan bukan untuk ditafsirkan agar kerja kepartaian bisa dengan cepat untuk dituntaskan,” tutup Aramiko Aritonang. (Ihfa)
